Diplomasi Kuliner dan Budaya: Mampukah Thai Festival 2026 Dongkrak Daya Saing Ekraf Indonesia?

JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali mempererat hubungan bilateral dengan Thailand melalui lensa ekonomi kreatif. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, secara resmi menandai pembukaan Thai Festival Jakarta 2026 yang berlangsung pada 10–12 Juli 2026. Ajang ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan strategi diplomasi ekonomi untuk membuka pintu kolaborasi bagi talenta kreatif tanah air.

Dalam keterangannya, Irene Umar menegaskan bahwa festival ini berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan kreativitas dan masyarakat kedua negara. Menurutnya, ekonomi kreatif memiliki kekuatan unik untuk memperkuat hubungan antarmanusia sekaligus memicu kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. "Thai Festival adalah ruang bagi pelaku ekraf untuk memperluas jejaring dan memperkuat promosi produk kreatif," ungkap Irene.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang. Setelah MoU kerja sama industri kreatif tahun 2019 berakhir pada 2025, Pemerintah Indonesia dan Thailand bergerak cepat dengan memperbarui kesepakatan pada 13 Februari 2026. Fokus pembaruan MoU tersebut mencakup pertukaran kebijakan, pengembangan kapasitas talenta, optimalisasi teknologi digital, hingga peningkatan akses pasar dan investasi.

Duta Besar Kerajaan Thailand untuk Indonesia, Prapan Disyatat, menambahkan bahwa festival ini adalah etalase bagi budaya, kuliner, dan pariwisata Thailand. Dengan menghadirkan pameran Chud Thai, pertunjukan Muay Thai, hingga musisi kontemporer, Thailand berupaya mempererat persahabatan sekaligus menggali peluang bisnis baru di pasar Indonesia.

Kementerian Ekraf berharap momentum ini tidak berhenti pada seremoni belaka, melainkan bertransformasi menjadi investasi nyata dan pertukaran talenta yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kancah regional ASEAN dan global.

Analisis Redaksi: Menakar Substansi di Balik Seremoni Budaya

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengamati dinamika ekonomi politik di Asia Tenggara, saya melihat Thai Festival Jakarta 2026 ini sebagai langkah diplomasi yang 'aman' namun memiliki risiko jika hanya berhenti pada level permukaan. Kita harus jujur: Thailand adalah raksasa dalam hal soft power. Mereka sangat piawai mengemas budaya menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi melalui strategi 'Thailand Plus One' atau promosi kuliner yang agresif secara global. Pertanyaannya, apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk kreatif Thailand, atau kita benar-benar mampu melakukan penetrasi balik?

Pembaruan MoU pada Februari 2026 yang menekankan pada 'akses pasar dan investasi' adalah poin paling krusial. Selama ini, talenta kreatif kita seringkali terjebak dalam euforia pameran tanpa tindak lanjut kontrak bisnis yang konkret. Jika Kementerian Ekraf hanya memposisikan festival ini sebagai ajang 'perkenalan', maka kita gagal. Kita membutuhkan mekanisme matchmaking bisnis yang rigid, bukan sekadar pertunjukan tari atau kuliner. Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk 'mencuri' ilmu manajemen ekspor kreatif Thailand yang jauh lebih terstruktur dalam menembus pasar global.

Lebih jauh lagi, saya mengkritisi bagaimana kita mengintegrasikan teknologi digital dalam kerja sama ini. Di era AI dan ekonomi digital, kolaborasi antarnegara tidak boleh lagi hanya bicara soal 'pertukaran talenta' secara fisik. Kita harus mendorong sinkronisasi platform digital kreatif antara Jakarta dan Bangkok. Jika kita tidak mampu menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi, maka MoU yang ditandatangani hanya akan menjadi tumpukan kertas administratif yang tidak berdampak pada peningkatan GDP sektor kreatif secara signifikan.

Prediksi saya, jika pemerintah tidak memberikan insentif nyata bagi pelaku ekraf lokal untuk melakukan ekspor produk ke Thailand melalui jalur festival ini, maka acara semacam ini hanya akan menjadi 'pesta budaya' yang menguntungkan satu pihak. Indonesia memiliki modalitas budaya yang jauh lebih besar, namun seringkali kalah dalam hal pengemasan (packaging) dan distribusi. Inilah saatnya pemerintah berhenti bersikap defensif dan mulai agresif dalam melakukan diplomasi ekonomi kreatif yang ofensif, bukan sekadar menjadi tuan rumah yang ramah.