Ambisi Militer Italia: Memperkuat NATO atau Mempercepat Perlombaan Senjata Global?

ROMA — Pemerintah Italia secara resmi mengumumkan rencana agresif untuk mengerek anggaran pertahanan dan keamanannya. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menegaskan komitmen negaranya untuk meningkatkan belanja militer secara bertahap hingga menyentuh angka 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2028.

Dalam wawancara eksklusif dengan harian Corriere della Sera, Crosetto memaparkan peta jalan finansial pertahanan Italia. Target jangka pendek adalah mencapai 2,3 persen PDB pada 2027, sebelum akhirnya melonjak ke 2,6 persen setahun kemudian. Saat ini, belanja pertahanan murni Italia berada di angka 2,01 persen, namun jika akumulasi dengan sektor keamanan, total pengeluaran telah mencapai 2,8 persen dari PDB.

Lebih jauh lagi, Italia mematok target jangka panjang yang sangat ambisius. Crosetto mengungkapkan komitmen untuk meningkatkan belanja pertahanan bagi NATO hingga mencapai 5 persen dari PDB pada tahun 2035, dengan evaluasi berkala yang dijadwalkan pada 2030. Langkah ini mempertegas posisi Perdana Menteri Giorgia Meloni yang mengklaim bahwa Italia adalah kontributor personel terbesar dalam berbagai misi NATO, melampaui kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Secara finansial, rencana tiga tahun pemerintah Italia akan mengucurkan dana tambahan sebesar 19 miliar euro (sekitar 21,7 miliar dolar AS) untuk sektor pertahanan dan keamanan pada periode 2027–2028. Estimasi rincian belanja menunjukkan kenaikan sekitar 6,5 miliar euro pada 2027 dan melonjak tajam hingga 13 miliar euro pada 2028.

Namun, langkah ekspansi militer ini tidak lepas dari kritik tajam. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menilai peningkatan anggaran NATO sebagai katalisator militerisasi global dan pemicu perlombaan senjata baru. Putin menuding bahwa narasi "ancaman Rusia" hanyalah alat bagi elite Barat untuk membenarkan pemborosan pajak rakyat demi menutupi kegagalan kebijakan ekonomi domestik mereka.

Analisis Redaksi: Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika geopolitik, saya melihat langkah Italia ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif terhadap NATO, melainkan sebuah sinyal pergeseran paradigma keamanan di Eropa. Italia, yang secara historis cenderung lebih moderat dalam hal militerisme dibandingkan Inggris atau Prancis, kini tampak terburu-buru membangun otot militernya. Pertanyaannya: apakah ini bentuk kewaspadaan yang rasional, atau justru bentuk ketakutan yang terinstitusionalisasi?

Kenaikan anggaran hingga 5 persen PDB pada 2035 adalah angka yang sangat fantastis dan berisiko. Di tengah kondisi ekonomi Eropa yang seringkali stagnan dan dihantui inflasi, mengalihkan dana publik dalam skala masif ke industri senjata adalah perjudian politik yang berbahaya. Kita harus kritis melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini. Industri pertahanan global akan berpesta pora, namun kesejahteraan sosial warga Italia mungkin akan terpinggirkan. Ada paradoks yang nyata ketika sebuah negara mengklaim menjaga perdamaian dunia dengan cara memperbanyak alat pemusnah.

Kritik Putin mengenai "militerisasi global" mungkin datang dari lawan politik, namun ada benih kebenaran yang tidak bisa kita abaikan. Ketika setiap negara anggota NATO berlomba-lomba meningkatkan persenjataan, mereka secara tidak sengaja menciptakan Security Dilemma. Di mana peningkatan keamanan satu pihak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain, yang kemudian memicu peningkatan senjata di pihak lawan. Ini adalah lingkaran setan yang bisa membawa dunia kembali ke era Perang Dingin, atau bahkan lebih buruk, memicu konflik terbuka yang tidak terkendali.

Prediksi saya, tekanan ekonomi domestik di Italia akan menjadi batu sandungan utama bagi rencana ambisius Crosetto dan Meloni. Rakyat tidak akan selamanya diam ketika pajak mereka dikonversi menjadi rudal dan jet tempur sementara layanan publik terbengkalai. Italia sedang mencoba bermain peran sebagai pemimpin militer di Eropa, namun tanpa fondasi ekonomi yang stabil, ambisi ini bisa menjadi bumerang politik yang akan mengguncang stabilitas pemerintahan Meloni di masa depan.