Gus Ipul Janji Sekolah Rakyat Buka Jalan Pendidikan untuk 4 Juta Anak Tak Terjangkau—Apakah Pemerintah Siap?

Ringkasan Singkat

• Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan lewat Sekolah Rakyat.
• Program ini ditargetkan pada hampir empat juta anak yang belum atau putus sekolah, terutama keluarga rentan di desil 1 dan 2.
• Pemerintah mengaitkan inisiatif ini dengan agenda Presiden Prabowo Subianto serta tantangan era digital dan narkoba.

Dalam siaran khusus Hari Anak Nasional di TV One, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam memenuhi hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas.

Gus Ipul menyoroti bahwa kemajuan teknologi sekaligus ancaman pergaulan bebas dan narkoba menuntut kebijakan yang lebih fleksibel. “Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan‑tantangan kita dalam rangka memberikan perlindungan, pendampingan, bahkan rehabilitasi menjadi semakin kompleks,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa solusi utama terletak pada penguatan keluarga miskin, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Keluarga‑keluarga rentan di desil 1 dan 2 harus menjadi prioritas. Ketimpangan sosial adalah pekerjaan rumah besar bangsa,” kata Gus Ipul.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hampir empat juta anak Indonesia berada dalam status tidak bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat, sebuah model sekolah berasrama tanpa tes akademik yang menargetkan anak‑anak “invisible people”.

Menurut Menteri, lebih dari 65 % orang tua peserta Sekolah Rakyat hanya lulusan SD, menandakan betapa dalamnya kemiskinan pendidikan. Dengan memberi kesempatan belajar, diharapkan generasi ini tidak hanya menyelesaikan pendidikan, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi keluarga dan komunitasnya.

Gus Ipul menutup pernyataannya dengan menegaskan kolaborasi lintas kementerian. “Ini adalah kerja bersama, pertama kali di era kepemimpinan Presiden Prabowo, dan kami berkomitmen menyalurkan bantuan tepat sasaran,” tutupnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat inisiatif Sekolah Rakyat sebagai langkah simbolik yang belum tentu menyelesaikan akar masalah. Program berasrama tanpa seleksi akademik memang dapat menurunkan angka putus sekolah, namun tanpa investasi pada kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan infrastruktur, risiko “sekolah murah” yang tidak menghasilkan kompetensi tetap tinggi.

Lebih mengkhawatirkan adalah ketergantungan pada model “kemanusiaan” yang mengandalkan bantuan sosial. Data BPS mengungkap bahwa hampir empat juta anak terpinggirkan bukan sekadar masalah akses, melainkan konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang tidak inklusif, terutama di daerah terpencil. Tanpa perbaikan pada layanan kesehatan, sanitasi, dan transportasi, anak‑anak ini tetap berada di ambang marginalisasi.

Selain itu, pernyataan Gus Ipul tentang tantangan teknologi dan narkoba tampak kurang konkret. Pemerintah belum mengumumkan kebijakan digital literacy yang terintegrasi ke dalam kurikulum, maupun program rehabilitasi narkoba yang terjangkau bagi remaja. Janji‑janji ini berpotensi menjadi retorika politik bila tidak diikuti alokasi anggaran yang transparan.

Terakhir, kolaborasi lintas kementerian memang penting, namun tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, program seperti Sekolah Rakyat dapat menjadi “projek sandaran” yang mudah dipotong anggaran ketika prioritas politik bergeser. Pengawasan independen, audit berkala, dan partisipasi masyarakat sipil harus menjadi syarat mutlak sebelum program ini dinyatakan berhasil.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Sekolah Rakyat dan siapa yang dapat mengikutinya?
  A: Sekolah Rakyat adalah program sekolah berasrama tanpa tes akademik yang ditujukan bagi anak-anak tidak bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin.
• Q: Berapa banyak anak yang masih belum bersekolah menurut data BPS?
  A: Sekitar empat juta anak Indonesia masih berada dalam status tidak bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
• Q: Bagaimana pemerintah memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran?
  A: Pemerintah mengklaim akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan monitoring berbasis data, namun detail mekanisme dan audit masih belum dipublikasikan secara lengkap.