Sensus Ekonomi 2026: Ambisi Bali Kejar Target 60 Persen, Sekadar Angka atau Potret Riil Ekonomi?

DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi memperkuat sinergi strategis dengan Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Langkah ini menjadi krusial mengingat data ekonomi yang akurat adalah fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (11/7), Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pendataan ini dengan target yang cukup agresif. Pemerintah Provinsi Bali mematok target capaian sensus sudah harus menyentuh angka 60 persen pada akhir Juli 2026.

Apresiasi diberikan BPS atas kesiapan infrastruktur koordinasi yang dibangun oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan besar menanti dalam memetakan seluruh unit usaha di Bali, mulai dari sektor pariwisata yang mendominasi hingga sektor UMKM yang tersebar di pelosok desa, guna memastikan tidak ada satu pun pelaku ekonomi yang terlewatkan dalam potret besar ekonomi pulau dewata tersebut.

Catatan Redaksi: Menelisik di Balik Target Persentase

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat ada kecenderungan klasik dalam birokrasi kita: terobsesi pada angka capaian (output) daripada kualitas data (outcome). Target 60 persen pada Juli 2026 terdengar impresif di atas kertas, namun kita harus bertanya secara kritis: Apakah percepatan ini akan mengorbankan akurasi? Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan 'centang daftar hadir' atau pengisian kuesioner formalitas. Ini adalah instrumen untuk membedah struktur ekonomi Bali yang selama ini terlalu bergantung pada sektor pariwisata.

Bali saat ini berada pada persimpangan jalan. Pasca-pandemi, terjadi pergeseran pola konsumsi dan munculnya berbagai model bisnis digital yang mungkin tidak tertangkap oleh metode sensus konvensional. Jika BPS dan Pemprov Bali hanya mengejar target persentase demi laporan kinerja yang 'hijau', kita berisiko mendapatkan data yang bias. Kita membutuhkan data yang mampu mengungkapkan ketimpangan ekonomi yang nyata, bukan sekadar angka pertumbuhan rata-rata yang seringkali menutupi kemiskinan di kantong-kantong tersembunyi.

Lebih jauh lagi, saya mengendus adanya tantangan dalam validasi data pelaku usaha informal. Di Bali, banyak usaha rumahan yang tidak terdaftar secara legal namun memiliki perputaran uang yang besar. Jika petugas lapangan hanya mengejar target waktu demi mencapai angka 60 persen tersebut, ada kemungkinan besar terjadi under-reporting atau kesalahan klasifikasi usaha. Hal ini sangat berbahaya karena kebijakan fiskal dan insentif ekonomi yang akan lahir dari data ini bisa jadi salah sasaran.

Prediksi saya, jika proses ini tidak dikawal dengan transparansi dan audit data yang ketat, Sensus Ekonomi 2026 hanya akan menjadi rutinitas administratif lima tahunan. Pemerintah Provinsi Bali harus berani melampaui sekadar 'apresiasi' dari BPS. Mereka harus memastikan bahwa setiap persen dari target tersebut mencerminkan realitas ekonomi akar rumput. Jangan sampai kita merayakan keberhasilan pencapaian target angka, sementara kebijakan ekonomi yang diambil setelahnya justru gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat Bali.