Memutus Rantai Kemiskinan Lewat 'Sekolah Rakyat': Ambisi Gus Ipul dan Pertaruhan Masa Depan Anak Marginal

MATARAM – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, membawa misi besar dalam upaya mengikis disparitas pendidikan di Indonesia. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mencoba memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini sering terabaikan oleh sistem.

Dalam agenda Open House yang digelar di Sentra Paramita Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7), Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan biasa. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk menjemput bola, menyasar keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Justru negara yang aktif menjangkau keluarga-keluarga yang selama ini mungkin tidak terlihat dalam proses pembangunan," tegas Gus Ipul. Ia menekankan bahwa target utamanya adalah mengembalikan kepercayaan diri anak-anak yang sempat mengubur mimpi mereka akibat himpitan ekonomi.

Efektivitas program ini mulai terlihat pada siswa rintisan yang telah menjalani pembelajaran selama satu tahun. Salah satu contoh nyata adalah Novatul Alratia (14), siswi SRMP 18 Lombok Barat. Sempat terpuruk secara mental akibat dampak ekonomi pandemi, Novatul kini bertransformasi menjadi juara pertama pencak silat tingkat nasional dan bercita-cita menjadi Polwan.

Kisah serupa dialami Haikal Abdul Majid (14), yang menemukan stabilitas emosional dan kedisiplinan di sekolah berasrama ini setelah mengalami konflik keluarga. Fasilitas makan gratis dan lingkungan yang suportif menjadi katalisator bagi Haikal untuk berani tampil sebagai imam di sekolah dan bercita-cita menjadi seorang psikolog.

Gus Ipul menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan manifestasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok marginal. Dengan sistem asrama 24 jam, negara berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif agar anak-anak dari latar belakang buruh serabutan hingga pemulung dapat bersaing secara setara untuk menjadi dokter, pilot, bahkan Presiden di masa depan.

Catatan Redaksi: Bedah Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola kebijakan sosial di Indonesia, saya melihat Sekolah Rakyat sebagai langkah bold namun sekaligus berisiko. Secara naratif, program ini sangat menyentuh sisi humanis—mengubah 'anak pemulung' menjadi 'calon presiden'. Namun, kita harus bertanya: Apakah ini solusi sistemik atau sekadar 'pemadam kebakaran' sosial?

Penggunaan data DTSEN untuk menjangkau desil 1 dan 2 adalah langkah tepat secara administratif. Namun, tantangan terbesarnya bukan pada saat 'menjemput' siswa, melainkan pada sustainability atau keberlanjutan kualitas pendidikan di dalamnya. Pendidikan berasrama 24 jam memang mampu mengisolasi anak dari lingkungan kemiskinan yang toksik, tetapi jika kurikulumnya tidak adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, kita hanya akan menciptakan lulusan yang 'percaya diri' namun tetap tidak memiliki daya tawar ekonomi yang kuat di pasar kerja.

Saya juga mencermati adanya risiko 'stigma' yang mungkin muncul. Dengan melabeli institusi ini sebagai 'Sekolah Rakyat' khusus untuk keluarga miskin ekstrem, pemerintah harus berhati-hati agar tidak menciptakan kasta baru dalam dunia pendidikan. Jangan sampai label ini justru menjadi sekat sosial yang membedakan antara siswa 'reguler' dan siswa 'rakyat'. Integrasi sosial pasca-sekolah adalah kunci; bagaimana para alumni Sekolah Rakyat ini bisa melebur tanpa merasa rendah diri saat memasuki jenjang pendidikan tinggi atau dunia kerja.

Prediksi saya, jika program ini ingin benar-benar berhasil dan bukan sekadar menjadi etalase politik menjelang periode pemerintahan baru, maka harus ada sinkronisasi antara Kemensos dan Kemendikbudristek. Jangan sampai ada ego sektoral. Sekolah Rakyat tidak boleh hanya menjadi 'panti asuhan yang diberi papan nama sekolah'. Ia harus menjadi center of excellence bagi kaum marginal. Jika pemerintah mampu menjamin kualitas pengajar yang setara dengan sekolah elit dan memberikan beasiswa penuh hingga perguruan tinggi, maka kita benar-benar sedang membangun jembatan emas menuju mobilitas vertikal sosial. Jika tidak, ini hanya akan menjadi cerita sukses sporadis seperti kasus Novatul dan Haikal, namun gagal secara massal.