Melawan Stigma: 108 Petugas Kebersihan Makassar 'Jemput' Ijazah, Bukti Pendidikan Bukan Milik Kaum Elit

MAKASSAR – Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, sebuah pencapaian intelektual baru saja terukir. Sebanyak 108 personel Satgas Kebersihan dan tenaga lapangan di Kota Makassar membuktikan bahwa seragam kerja dan sapu lidi bukanlah penghalang untuk meraih gelar pendidikan. Sabtu lalu, Pemerintah Kota Makassar secara resmi menyerahkan ijazah program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C kepada mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendemokrasikan akses pendidikan. Menurutnya, hak untuk belajar tidak boleh terbelenggu oleh usia, strata sosial, apalagi kondisi ekonomi yang terbatas.

"Pendidikan adalah hak semua warga negara, tanpa batasan usia maupun latar belakang," tegas Achi dalam prosesi penyerahan ijazah tersebut.

Program ini dijalankan melalui dua jalur utama: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dikelola pemerintah, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berbasis kemitraan masyarakat. Fleksibilitas kurikulum menjadi kunci utama, mengingat para peserta adalah pekerja aktif yang harus membagi waktu antara membersihkan kota dan mengasah logika di ruang kelas.

Para penerima ijazah ini bukan hanya berasal dari Satgas Kebersihan, tetapi juga mencakup personel Satgas Drainase Dinas PU hingga tenaga cleaning service di berbagai rumah sakit. Mereka kini memegang dokumen resmi negara yang tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga tiket untuk meningkatkan taraf hidup melalui peluang kerja yang lebih baik atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Analisis Redaksi: Menelisik Paradoks Pendidikan dan Martabat Pekerja

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati dinamika sosial di Indonesia, saya melihat fenomena ini bukan sekadar seremoni pembagian kertas ijazah. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi sistem pendidikan formal kita yang seringkali terlalu kaku dan eksklusif. Fakta bahwa 108 orang dewasa harus menempuh jalur 'nonformal' untuk mendapatkan pengakuan akademik menunjukkan adanya gap besar dalam sistem pendidikan dasar kita di masa lalu. Mengapa mereka baru mendapatkan ijazah sekarang? Ini adalah refleksi dari kegagalan sistemik dalam menjangkau warga kelas bawah pada masanya.

Namun, di sisi lain, kita harus mengapresiasi keberanian para petugas kebersihan ini. Ada beban psikologis yang luar biasa berat ketika seorang dewasa yang terbiasa bekerja kasar harus kembali duduk di bangku sekolah dan merasa 'bodoh' di hadapan buku. Keberanian mereka melawan stigma 'sudah tua' dan 'hanya tukang sapu' adalah bentuk perlawanan kelas yang paling elegan. Mereka tidak hanya membersihkan sampah di jalanan, tetapi juga sedang membersihkan noda rendah diri yang selama ini melekat pada profesi mereka.

Kritik saya tertuju pada pemerintah: Jangan sampai program ini hanya menjadi gimmick politik atau sekadar pemenuhan angka statistik capaian pendidikan. Pertanyaan besarnya adalah: Setelah ijazah di tangan, apa langkah konkret Pemkot Makassar untuk mengintegrasikan mereka ke dalam sistem peningkatan kesejahteraan? Jika ijazah ini hanya menjadi pajangan tanpa ada peningkatan jenjang karier atau akses pelatihan vokasi yang lebih spesifik, maka program ini hanya akan menjadi formalitas administratif yang hampa.

Prediksi saya, jika pola ini konsisten dilakukan dan dibarengi dengan kebijakan afirmasi ekonomi, Makassar bisa menjadi pionir dalam menciptakan 'kelas pekerja terdidik' di sektor informal. Kita butuh lebih banyak kebijakan yang memanusiakan manusia, bukan sekadar memberi bantuan sembako. Pendidikan adalah satu-satunya alat pembebasan yang paling ampuh. Saya menantang pemerintah daerah lain untuk tidak hanya memberikan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi memberikan 'kail' berupa pendidikan kesetaraan yang bermartabat seperti ini.