Gubernur Bali Desak Denpasar, Gianyar, Badung Percepat Sensus Ekonomi 2026: Data Pariwisata Tertunda, Apa Akibatnya?

Denpasar, 11 Juli 2026 – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa tiga kabupaten/kota paling krusial bagi sektor pariwisata provinsi ini – Denpasar, Gianyar, dan Badung – harus segera mempercepat proses Sensus Ekonomi (SE) 2026. Koster menyoroti bahwa wilayah‑wilayah tersebut menyumbang pajak hotel‑restoran tertinggi, sehingga data yang akurat dan terkini menjadi keharusan bagi perencanaan kebijakan.

"Seriusi, ini Denpasar, Badung, Gianyar harusnya lebih giat karena mendapatkan pajak hotel restoran paling tinggi, paling butuh kita datanya," ujar Koster dalam konferensi pers di Denpasar pada Sabtu lalu. Ia menambahkan bahwa sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kesempatan emas untuk memetakan kondisi ekonomi Bali, khususnya sektor pariwisata yang menjadi motor penggerak utama perekonomian pulau.

Data BPS hingga awal Juli menunjukkan progres SE 2026 di Bali berada di angka 43,35 %, sedikit di atas rata‑rata nasional yang tercatat 42,75 %. Namun, bila dilihat secara terperinci, tiga daerah target Koster berada di posisi terendah. Denpasar mencatat progres hanya 31,38 %, diikuti Gianyar 32,27 %, dan Badung 36,65 %. Sebaliknya, kabupaten lain seperti Buleleng (54,95 %) dan Karangasem (51,07 %) jauh lebih maju.

Provinsi Bali menilai bahwa kepemilikan data riil di tiga daerah pariwisata utama akan mempermudah pengumpulan informasi usaha‑usaha terkait hotel, vila, penginapan, dan agen travel. "Jadi saya kasih target Gianyar, Badung, dan Denpasar pulang dari sini tancap gas, saya akan pantau langsung, dasbornya kalau ada kasih saya, kalau macam‑macam saya lapor Mendagri," tegas Koster, menandakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengintervensi bila diperlukan.

Analisis Pakar

Penundaan pengumpulan data di Denpasar, Gianyar, dan Badung bukan sekadar masalah administratif; ia menimbulkan implikasi strategis yang luas. Pertama, tanpa data yang lengkap, pemerintah daerah tidak dapat mengukur secara tepat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB daerah, sehingga alokasi anggaran dan kebijakan fiskal menjadi kurang berbasis bukti. Kedua, dalam konteks persaingan regional, data yang tidak akurat menghambat kemampuan Bali untuk bersaing dalam menarik investasi asing, terutama di sektor perhotelan dan hiburan yang sangat sensitif terhadap tren pasar.

Selanjutnya, rendahnya progres sensus di tiga wilayah inti ini mengindikasikan adanya hambatan struktural—mungkin berupa kurangnya koordinasi antar‑instansi, resistensi dari pelaku usaha yang enggan memberikan data, atau bahkan keterbatasan sumber daya manusia di kantor BPS setempat. Mengingat bahwa pajak hotel‑restoran di ketiga daerah tersebut merupakan kontributor utama pendapatan daerah, kegagalan mengumpulkan data secara tepat waktu dapat berujung pada kebocoran potensi pajak dan ketidakefisienan dalam penetapan tarif pajak.

Ke depan, saya memprediksi bahwa tekanan politik akan meningkat, terutama dari partai‑partai oposisi yang dapat memanfaatkan keterlambatan ini sebagai bahan kritik terhadap pemerintah provinsi. Jika tidak ada perbaikan signifikan dalam tiga bulan ke depan, kemungkinan besar akan muncul panggilan khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan audit eksternal. Hal ini tidak hanya menambah beban administratif, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Bali.

Solusi yang paling realistis adalah membentuk tim lintas sektoral yang terdiri dari perwakilan BPS, Dinas Pariwisata, dan asosiasi hotel‑restoran, yang diberi mandat khusus untuk menyelesaikan sensus dalam waktu singkat. Tim ini harus dilengkapi dengan teknologi digital—seperti aplikasi mobile untuk pengumpulan data real‑time—dan insentif bagi pelaku usaha yang bersedia berpartisipasi. Dengan pendekatan yang lebih proaktif, Bali tidak hanya akan menutup kesenjangan data, tetapi juga memperkuat fondasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis bukti, serupa dengan upaya pembangunan infrastruktur energi di Denpasar Raya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.