Gastronomi Jadi Kunci: Wamenpar Ni Luh Puspa Tekankan Strategi Baru untuk Tarik Wisatawan di Tengah Ketidakpastian Global

Jakarta, 11 Juli 2026 – Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, kembali menegaskan bahwa gastronomi bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar strategis yang harus menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat sektor pariwisata Indonesia. Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Sabtu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan industri untuk berkolaborasi lebih intens, menekankan bahwa kualitas pengalaman wisatawan harus mengungguli sekadar angka kunjungan.

Menurut Ni Luh, kuliner tidak hanya menjadi daya tarik rasa, tetapi juga cerminan identitas budaya daerah yang dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,68 % (6,07 juta kunjungan) dan peningkatan perjalanan wisatawan domestik sebesar 2,86 % (523,22 juta perjalanan) pada Januari–Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kita tidak boleh terjebak pada hitungan kuota,” ujar Ni Luh dalam pernyataan resmi. “Pengalaman yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif harus menjadi standar baru, sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan hingga ke lapisan paling bawah masyarakat.”

Pengakuan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah menaruh harapan besar pada Nusantara Food & Hotel Expo 2026, yang digelar 9–12 Juli di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang Selatan. Pameran ini menampilkan 12 kategori produk makanan dan perhotelan, mulai dari daging, susu, hingga teknologi HOREKA, dengan tujuan memperkuat rantai nilai pariwisata nasional.

Ni Luh menambahkan, “Sinergi yang terbangun melalui expo ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang B2B, melainkan inkubator inovasi yang menembus seluruh rantai pasok, dari petani hingga hotel bintang lima.” Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem yang adaptif terhadap dinamika pasar global yang semakin volatile.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri seluk-beluk industri pariwisata selama lebih dari satu dekade, saya melihat dua hal krusial yang belum cukup diangkat dalam pernyataan resmi tersebut. Pertama, ketergantungan pada data kuantitatif—seperti jumlah kunjungan—menyembunyikan masalah struktural yang lebih dalam, termasuk ketimpangan distribusi pendapatan antara destinasi wisata utama dan daerah pinggiran. Meskipun angka pertumbuhan tampak positif, tidak ada bukti bahwa manfaat ekonomi tersebut merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan logistik modern.

Kedua, strategi gastronomi sebagai alat diplomasi budaya masih terkesan retoris tanpa dukungan kebijakan konkret. Pemerintah perlu mengintegrasikan standar keamanan pangan, pelatihan chef lokal, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas resep tradisional. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, upaya memasarkan kuliner Indonesia ke pasar internasional berisiko terjebak dalam homogenisasi rasa yang menghilangkan keunikan lokal.

Lebih jauh, eksposur melalui event seperti Nusantara Food & Hotel Expo 2026 harus diikuti dengan mekanisme monitoring yang transparan. Siapa yang bertanggung jawab atas implementasi inovasi yang dihasilkan? Bagaimana kita memastikan bahwa investasi yang mengalir ke sektor ini tidak hanya menguntungkan pemain besar, melainkan juga memberdayakan UMKM dan petani kecil? Tanpa jawaban yang jelas, janji-janji tentang “ekosistem inovatif dan inklusif” tetap menjadi slogan kosong.

Ke depan, saya memprediksi bahwa jika pemerintah tidak mengatasi celah-celah ini—baik dalam hal distribusi manfaat ekonomi maupun perlindungan warisan kuliner—maka pertumbuhan wisatawan yang tampak menjanjikan dapat berbalik menjadi krisis kepercayaan. Pengalaman wisatawan yang tidak memuaskan, atau bahkan kontroversi terkait keamanan pangan, dapat menurunkan citra Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, kolaborasi yang diusung Ni Luh harus diiringi dengan kebijakan yang tegas, audit independen, dan partisipasi aktif komunitas lokal untuk menjamin bahwa gastronomi tidak hanya menjadi aset ekonomi, melainkan juga pelestari budaya yang berkelanjutan.