AS Paksa Kapal Niaga Tetap Pilih Jalur Selatan Hormuz Meski Iran Gugat Serangan

Washington (ANTARA) – Pemerintah Amerika Serikat menegaskan kembali dorongan bagi kapal-kapal niaga untuk menempuh jalur pelayaran selatan di Selat Hormuz, meski Iran menuduh serangan tak berdasar terhadap beberapa kapal di wilayah strategis itu.

Menurut pernyataan Pusat Informasi Maritim Gabungan (JMIC) pada Jumat, jalur selatan Selat Hormuz tetap terbuka lebar dan dapat dilalui semua kapal tanpa keharusan koordinasi khusus. Data pelacakan pada Kamis menunjukkan mayoritas kapal masih memilih lintasan yang disetujui Tehran di sisi utara selat, sementara jalur yang didukung Washington di sepanjang pantai Oman hampir tidak dilalui.

"Terlepas dari serangan baru-baru ini yang tidak beralasan terhadap kapal-kapal niaga, para pelaut diingatkan bahwa jalur selatan Selat Hormuz telah diperluas dan tetap tersedia bagi seluruh lalu lintas. Kapal dapat melintasi jalur selatan tanpa koordinasi," kata JMIC. Namun, badan tersebut menegaskan bahwa tingkat ancaman keamanan maritim di Hormuz masih berada pada level tinggi dan mengimbau semua pelaut untuk tetap berkoordinasi dengan Naval Cooperation and Guidance for Shipping serta mematuhi prosedur pelaporan yang berlaku.

Pada dini hari Rabu, militer Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap Iran, yang diklaim CENTCOM sebagai respons atas tindakan Tehran terhadap kapal-kapal niaga di selat tersebut. Iran kemudian melaporkan serangan balasan terhadap pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, sekaligus menuduh Washington melanggar nota kesepahaman tentang penghentian permusuhan.

Presiden AS saat itu, Donald Trump, menyatakan bahwa gencatan senjata antara kedua negara tidak lagi berlaku, memicu ketegangan yang kembali memuncak pada malam hari Rabu dengan gelombang serangan baru dari Amerika Serikat ke arah Iran.

Analisis Pakar

Situasi di Selat Hormuz kini berada pada titik kritis yang menuntut penilaian strategis mendalam. Dari perspektif geopolitik, dorongan AS agar kapal niaga tetap menggunakan jalur selatan bukan sekadar upaya logistik, melainkan sebuah sinyal politik yang menegaskan dominasi maritim Amerika di kawasan Timur Tengah. Dengan menolak jalur utara yang dikelola Iran, Washington berusaha memaksa Tehran untuk mengakui kedaulatan maritimnya—sebuah langkah yang berpotensi memperlemah posisi tawar Iran dalam negosiasi keamanan regional.

Namun, kebijakan ini menimbulkan dilema bagi operator kapal. Di satu sisi, jalur selatan menawarkan keamanan relatif lebih tinggi karena kehadiran pangkalan-pangkalan militer AS dan patroli intensif. Di sisi lain, jalur tersebut menambah jarak tempuh, meningkatkan biaya bahan bakar, dan menimbulkan risiko operasional baru, terutama bila Iran meningkatkan ancaman anti‑kapal di perairan selatan. Pilihan ini menempatkan industri pelayaran dalam posisi tertekan antara kepatuhan pada regulasi keamanan dan kebutuhan untuk meminimalkan biaya operasional.

Lebih jauh, eskalasi militer terbaru menandai pergeseran paradigma konflik konvensional menjadi perang asimetris di laut. Iran, yang mengandalkan taktik serangan cepat dan penggunaan drone serta kapal cepat, dapat memanfaatkan pengetahuan lokalnya untuk mengganggu arus lalu lintas di jalur utara, sementara AS mengandalkan keunggulan teknologi dan jaringan aliansi. Jika kedua belah pihak terus meningkatkan intensitas serangan, risiko terjadinya insiden tak terduga—seperti tabrakan kapal atau kecelakaan bahan bakar—akan meningkat, mengancam stabilitas ekonomi global yang sangat bergantung pada aliran minyak melalui Hormuz.

Prediksi ke depan menunjukkan bahwa tekanan internasional, terutama dari Uni Eropa dan China, akan memaksa kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Namun, tanpa jaminan keamanan yang kredibel, kapal niaga akan terus berada dalam zona abu‑abu, menunggu keputusan politik yang lebih jelas. Bagi Indonesia, yang mengandalkan jalur laut Hormuz untuk impor energi, penting untuk memperkuat diplomasi maritim dan menyiapkan alternatif rute, termasuk jalur melalui Laut Merah dan Laut Tengah, guna mengurangi ketergantungan pada satu titik rawan konflik.