Kalteng Perketat Pengawasan Karhutla, PKSS Salurkan Ribuan Masker KN95 untuk Perlindungan Warga

Kepedulian sosial terhadap dampak lingkungan di Kalimantan Tengah (Kalteng) meningkat seiring upaya pemerintah memperketat kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menyalurkan ribuan masker KN95 dan susu steril kepada Pemerintah Provinsi Kalteng sebagai bentuk dukungan perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap. Bantuan ini diterima langsung oleh Rainer Danny P. Mamahit, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, menandai kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam mitigasi risiko kesehatan lingkungan.

Branch Manager PKSS Cabang Palangka Raya, Faizhal Fajar Zhyahrial, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari komitmen perusahaan untuk hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Sebagai entitas di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKP BRI) dan Dana Pensiun BRI, PKSS memandang kepedulian sosial sebagai bagian integral dari tanggung jawab korporasi. Mereka berharap sinergi dengan instansi pemerintah daerah dapat terus terjaga untuk menciptakan dampak kemanusiaan yang lebih luas.

Rincian Bantuan dan Strategi Mitigasi Asap

Salah satu fokus utama bantuan PKSS adalah menyediakan alat pelindung diri berupa masker KN95 yang krusial untuk menangkal partikel halus dari kabut asap. Faizhal menegaskan bahwa gangguan kualitas udara berpotensi besar menghambat aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada pekerjaan lapangan. "Bagi warga yang menggantungkan penghasilan pada pekerjaan seperti pedagang, pengemudi, dan pekerja lapangan, gangguan kualitas udara dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, dukungan perlindungan kesehatan menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan kegiatan masyarakat," ujar Faizhal. Program ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk menjaga daya tahan tubuh warga melalui distribusi susu steril.

Peran Kementerian Kehutanan dalam Pencegahan Ilegal

Sementara bantuan sosial disalurkan, pemerintah pusat turut mengambil langkah tegas di lapangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa pengamanan kawasan bekas karhutla di Kalteng telah diperketat melalui pemasangan plang peringatan dan larangan aktivitas tanpa izin. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan lahan yang rawan memicu kebakaran baru. "Pemasangan plang tersebut menjadi salah satu langkah pengamanan kawasan yang dilakukan Kementerian Kehutanan, khususnya pada area yang telah dikenai sanksi dan membutuhkan pengawasan serta pemulihan," jelas Raja. Kombinasi antara penegakan hukum di kawasan hutan dan dukungan perlindungan kesehatan dari PKSS menciptakan pendekatan holistik dalam menangani dampak karhutla di Kalteng.