Wali Kota Iin Mutmainnah Fokus Amankan Tiga Aset Prioritas Pemprov DKI yang Diklaim Sepihak

Pemerintah Kota Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk memulihkan penguasaan atas tiga aset lahan prioritas milik Pemprov DKI Jakarta yang selama ini diklaim secara sepihak oleh pihak ketiga. Langkah tegas ini diambil mengingat kebutuhan mendesak wilayah barat ibu kota akan ruang publik yang memadai. Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Barat, menyatakan bahwa penyelesaian konflik penguasaan lahan ini ditargetkan terealisasi sebelum akhir Desember, guna memastikan aset strategis kembali berfungsi bagi kepentingan umum.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, Iin menjelaskan bahwa pengamanan aset ini merupakan prioritas utama karena langsung berdampak pada ketersediaan infrastruktur publik. "Kita masih banyak butuh waduk, embung atau sekolah atau mungkin fasilitas lainnya taman, tentunya ruang terbuka hijau, lapangan olahraga," ujar Iin. Ia menekankan bahwa wilayah Jakarta Barat saat ini masih sangat bergantung pada potensi aset lahan yang ada untuk memenuhu fungsi ekosistem perkotaan, khususnya dalam penyediaan ruang terbuka hijau dan biru.

Koordinasi Hukum dan Inventarisasi Komprehensif

Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkot Jakarta Barat telah membentuk tim inventarisasi khusus yang berkoordinasi erat dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sekretaris Kota, Imron Sahrin, menginstruksikan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah (Suban PAD) untuk mendata secara menyeluruh seluruh aset lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan namun dikuasai oleh pihak lain. Imron menegaskan sikap zero-tolerance terhadap penguasaan aset tanpa izin, menyatakan, "Sepatutnya aset-aset yang dimiliki Pemda tapi dikuasai oleh orang lain, kita akan terus melakukan penertiban dan pengamanan, termasuk mengambil alih kembali."

Berdasarkan data dari Kepala Suban PAD, Oloan M. Silalahi, tim telah mengidentifikasi 20 titik lahan aset yang dikuasai pihak lain. Dari jumlah tersebut, peta permasalahan dapat dilihat sebagai berikut:

• 7 titik lahan: Berhasil ditertibkan dan diamankan sepanjang periode 2026.
• Lokasi spesifik yang diamankan: Meliputi area di Jalan Taman Rasamala III, Jalan Permata Taman Palm (Kecamatan Cengkareng), Taman BTN 1 dan 2 (Kembangan Utara), serta Jalan Meruya Ilir Raya (Kecamatan Kebon Jeruk).
• Luas area: Lahan yang telah berhasil diamankan rata-rata memiliki luas lebih dari 950 meter persegi.
• 13 titik lainnya: Masih dalam proses pengkajian mendalam, di mana sebagian masih berada dalam sengketa kepemilikan di ranah pengadilan.

Target 10 Titik Lahan dan Manfaat Strategis

Menurut Oloan, pihak Pemkot tetap berupaya menindaklanjuti pengamanan untuk 13 titik lahan lainnya dengan memprioritaskan kasus yang memiliki hambatan hukum paling sedikit. Target tahun ini adalah keberhasilan pengamanan di 10 titik lahan aset secara keseluruhan. Keberhasilan mengamankan aset-aset ini tidak hanya soal pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi kunci bagi pemulihan fungsi ekologis dan sosial di Jakarta Barat. Dengan kembali dikuasainya aset tersebut oleh pemerintah, terciptanya ruang publik yang aman dari klaim sepihak akan menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup ibu kota.