Menteri PPPA Dorong Penguatan Program RBI di Gorontalo untuk Perkuat Pelindungan Perempuan dan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan urgensi penguatan kolaborasi lintas sektor melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI) demi meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Pernyataan strategis ini ia kemukakan saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Posyandu Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen RBI di Azlea Convention Center, Gorontalo, Selasa.

Program RBI diposisikan bukan sekadar inisiatif administratif, melainkan sebuah ruang kolaboratif sistemik yang mengintegrasikan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dunia pendidikan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Arifah menekankan bahwa efektivitas perlindungan keluarga tidak dapat ditopang secara unilateral oleh negara, melainkan membutuhkan desentralisasi penanganan masalah hingga ke tingkat akar rumput.

Fondasi Kolaboratif dan Peran Strategis Posyandu

Dalam paparannya, Menteri Arifah menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan menyelesaikan persoalan sosial di tingkat desa. "Ketika persoalan-persoalan di tingkat desa bisa diselesaikan, maka kita bisa membangun keluarga dan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak," ujar Arifah. Untuk mendukung hal tersebut, ia menyoroti peran vital Posyandu yang tidak lagi terbatas pada fungsi layanan kesehatan primer. Posyandu kini ditargetkan menjadi entitas utama dalam membangun kesadaran keluarga mengenai pengasuhan yang bertanggung jawab, pemenuhan hak anak, serta mekanisme perlindungan perempuan secara komprehensif.

Arifah mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Gorontalo yang aktif mendorong pelaksanaan RBI melalui kerja sama lintas sektor tersebut. Ia memandang komitmen daerah ini sebagai langkah konkret dalam menciptakan ekosistem sosial yang aman, inklusif, dan ramah bagi kelompok rentan.

Responsif terhadap Krisis Kekerasan Nasional

Dorongan penguatan kolaborasi ini sejalan dengan respons atas data statistik nasional yang memprihatinkan. Sebelas data resmi mencatat jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, dengan rincian yang disorot oleh Menteri Arifah sebagai indikator perlunya sistem pencegahan yang lebih masif.

• 35.588 kasus kekerasan tercatat sepanjang tahun 2025.
• 37.855 individu menjadi korban dari berbagai kasus tersebut.

Akumulasi angka tersebut menegaskan bahwa pendekatan parsial sudah tidak relevan. Melalui penguatan struktur RBI, pemerintah pusat berharap terciptanya jaring pengaman sosial yang mampu mengintervensi kekerasan sejak dini, serta mempercepat proses pemulihan bagi para korban melalui koordinasi yang terpadu antara layanan sosial, hukum, dan kesehatan.