Kerusakan Masif di Bangladesh: Buruh Garmen Tuntut Upah Naik 140%, Kendaraan Polisi Dibakar

Demonstrasi ribuan buruh garmen di Bangladesh berujung pada kericuhan besar yang diwarnai perusakan fasilitas dan pembakaran kendaraan kepolisian. Para pekerja menuntut peningkatan upah minimum bulanan menjadi lebih dari dua kali lipat gaji saat ini sebagai respons terhadap lonjakan biaya kebutuhan pokok. Dengan jumlah penduduk sekitar 170 juta jiwa, negara tersebut merupakan eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah China, menjadikan industri garmen sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang kini diguncang ketidakpuasan pekerja.

Kecaman dan aksi massa meluas ke beberapa wilayah strategis, memicu ketegangan antara aparat keamanan dan demonstran. Para pemimpin buruh menilai pembentukan dewan pengupahan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk mengatasi masalah inflasi yang mendera. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah sebesar 140% dari angka saat ini, sebuah lompatan signifikan yang diharapkan mampu menstabilkan taraf hidup pekerja di tengah biaya hidup yang melonjak.

Kronologi Bentrokan dan Tuntutan Finansial

Dilaporkan pada Senin (2/11/2026), ratusan buruh di Gazipur memblokir Jalan Raya Dhaka-Tangail dan merusak sejumlah kendaraan, sementara massa besar berkumpul di distrik Mirpur. Di kawasan Ashulia, polisi menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan demonstran, termasuk menembakkan gas ke dalam kompleks permukiman padat. Puncak dari kerusuhan terjadi ketika beberapa pekerja membakar sebuah kendaraan milik kepolisian.

Angka di balik tuntutan buruh ini sangat jelas. Menurut Kalpona Akter dari Bangladesh Center for Workers Solidarity, upah buruh saat ini berada di kisaran 13.000 taka per bulan. Oleh karena itu, mereka menuntut upah naik menjadi 30.000 taka (sekitar US$241). Beberapa alasan utama buruh turun ke jalan antara lain:

• Meningkatnya harga pangan, gas untuk memasak, dan tagihan listrik.
• Masifnya inflasi yang menurunkan nilai riil gaji pekerja.
• Pandangan bahwa peran buruh sebagai penggerak roda perekonomian nasional belum dihargai secara adil.

Respons Pemerintah dan Ancaman pada Ekspor

Salahuddin Ahmed, Menteri Dalam Negeri, memperingatkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan aktivitas ilegal dengan berkedok gerakan buruh. Pernyataan tersebut dibuat setelah Perdana Menteri Tarique Rahman menggelar rapat kabinet darurat dan menginstruksikan agar hak pekerja terlindungi, namun produksi serta ekspor harus tetap berjalan tanpa gangguan.

Di sisi lain, sektor industri garmen sangat cemas dengan dampak jangka panjang dari kerusuhan ini. Asosiasi produsen garmen memperingatkan bahwa ketidakstabilan di sedikitnya 529 pabrik di Dhaka dan sekitarnya berpotensi mengganggu pengiriman ekspor serta merusak kepercayaan pembeli internasional. Sekjen Ekota Garments Sramik Federation, Kamrul Hasan, menyatakan bahwa sejumlah pemimpin buruh memilih bersembunyi di tengah situasi yang kian tidak terkendali, meninggalkan pekerja yang terus memprotes ketidakpastian nasib mereka.