Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi Ekspor Mineral ke Pangkalpinang, Tiga Tersangka Siap Diadili

Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam di PT PMM periode 2018–2026 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang. Tindakan hukum tahap II ini mencakup penyerahan tiga tersangka utama beserta barang bukti, menandai dimulainya fase penuntutan atas skema manipulasi ekspor mineral yang melibatkan unsur radioaktif. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa pelimpahan ini dilakukan setelah seluruh rangkaian penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pengumpulan alat bukti, dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Skema korupsi ini melibatkan manipulasi dokumen ekspor dan pengujian laboratorium yang sengaja direkayasa. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi juga upaya memutus alur pengawasan ketat terhadap kandungan mineral langka yang seharusnya dilacak dan dilaporkan secara transparan ke negara. Ketiganya dinilai bertanggung jawab penuh atas distorsi data yang merugikan potensi penerimaan negara dari sektor strategis tersebut.

Mekanisme Manipulasi Sampel dan Dokumen Ekspor

Investigasi mengungkap bahwa IS, selaku perwakilan PT PMM, berkolaborasi dengan GP, Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo, untuk merekayasa hasil uji laboratorium. IS secara khusus menginstruksikan agar pengambilan sampel mineral hanya dilakukan dari bagian atas jumbo bag, serta membatasi volume sampel uji menjadi hanya satu kilogram dari seluruh kontainer pengiriman. Instruksi kritis lainnya adalah embargo penerbitan Certificate of Analysis (COA) yang mencantumkan keberadaan Logam Tanah Jarang (LTJ) dan unsur radioaktif, meskipun hasil uji laboratorium telah mendeteksi keberadaan mineral tersebut.

• Peran IS (PT PMM): Menginisiasi permintaan manipulasi sampel dan melarang pencantuman LTJ dalam COA.
• Peran GP (Sucofindo): Mengakomodasi manipulasi sampel, menerbitkan Laporan Surveyor (LS), dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) sebagai legalitas fiktif ekspor.
• Peran JK (Bea Cukai): Memberikan persetujuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) meski mengetahui adanya LTJ.

Peran JK sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type C Pangkalpinang menjadi kunci kelancaran ekspor ilegal ini. Ia menyetujui dokumen PEB dan NPE setelah pertemuan rahasia dengan jajaran direksi PT PMM, mengabaikan fakta teknis bahwa mineral yang akan diekspor mengandung unsur radioaktif yang dilarang atau dibatasi peredarannya tanpa laporan lengkap.

Proyeksi Penuntutan dan Dampak Hukum

Usai pelimpahan, tim penuntut umum Kejari Pangkalpinang kini bertugas meneliti kelengkapan berkas untuk mempercepat penjadwalan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Proses ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum pertambangan, di mana kolusi antara korporasi, lembaga survei independen, dan pejabat negara Bea Cukai terungkap secara sistematis. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan atas mineral strategis yang sering kali menjadi korban manipulasi dokumen.

Secara implikasi, penanganan kasus ini diharapkan akan meningkatkan standar kehati-hatian lembaga verifikasi dan pembea-cukuan di Indonesia. Dengan bukti yang telah dinyatakan lengkap (P-21), negara berpeluang maksimal untuk menuntut pemulihan kerugian akibat ekspor mineral yang tidak sesuai prosedur, serta memberikan efek jera bagi praktik transfer pricing dan manipulasi data pertambangan di masa mendatang. Publik dan sektor hukum kini menantikan putusan pengadilan sebagai tolok ukur keseriusan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam strategis nasional.