Ismail Komdigi: Adopsi AI Tinggi Karena FOMO, Indonesia Harus Bangun Kedaulatan Digital Jangan Cuma Jadi Pasar

Ismail, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengutarakan kekhawatiran mendalam bahwa Indonesia berisiko terjebak sebagai sekadar pasar empuk dalam industri teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam diskusi Coffee Morning yang digelar pada Selasa (3/11/2026), Ismail menegaskan bahwa fenomena ini bukan pertama kali terjadi dan merupakan masalah struktural yang berulang di berbagai sektor saat teknologi diterapkan. Dinamika adopsi yang masif dipicu oleh budaya masyarakat yang tinggi akan fear of missing out (FOMO), menjadikan Indonesia salah satu negara dengan penetrasi AI terbesar di Asia.

Menurut Ismail, karakteristik demografis dan digital Indonesia yang terdiri dari 230 juta pengguna internet menciptakan pasar yang sangat menarik bagi pengembang teknologi global.

• Sektor penerapan AI sudah meluas di kalangan anak muda di berbagai industri.
• Kekhawatiran utama adalah ketiadaan kontribusi substansial Indonesia di luar peran sebagai konsumen.
• Posisi negara dengan populasi besar seharusnya memiliki daya tawar dan peran krusial dalam ekosistem teknologi.

Namun, realitas bahwa Indonesia tidak dapat melakukan sesuatu yang signifikan dalam pengembangan teknologi tersebut memicu alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis.

Dari Konsum Pasif ke Kedaulatan Digital

Untuk membalik keadaan ini, Ismail menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun kedaulatan digital. Fokus pembangunan mencakup penguatan infrastruktur hingga pengelolaan data secara mandiri. Ismail menjelaskan bahwa peran pemerintah tidak dapat diwakilkan sepenuhnya, karena tugas utama negara adalah memperkuat aspek kebijakan, regulasi, dan hak atas properti data nasional. Keberhasilan ini memerlukan pembagian peran yang jelas agar Indonesia memiliki daya saing kuat di kancah internasional.

Langkah Strategis: Sinergi Regulasi dan Komputasi Awan

Sementara urusan regulasi menjadi wewenang mutlak pemerintah, lapisan kompetensi teknis seperti komputasi awan (cloud) dan pengembangan aplikasi harus diemban secara bersama-sama dengan sektor swasta.

“Ini tidak bisa government sendiri, kita harus berbagi peran. Kami di government akan menguatkan policy, regulasi untuk memperkuat hak kita terkait data. Tapi untuk urusan layer kompetensi, ini harus dilakukan bersama-sama. Disitulah baru kita bisa terhindar dari hanya sebagai pasar,” tegas Ismail. Langkah ini dinilai krusial untuk menggeser posisi Indonesia dari sekadar penyerap teknologi menjadi bagian dari rantai nilai digital global yang memiliki kendali penuh atas aset strategiknya.