Dadang Hartanto Tekankan Pendekatan Humanis dalam Penataan Kampung Bahari, Sanksi Hukum Tak Boleh Memutus Mata Pencaharian

Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Dadang Hartanto, menegaskan pentingnya mengedepankan pendekatan humanis dalam penataan kawasan Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peninjauan yang dilakukan Selasa lalu ini difokuskan untuk memastikan bahwa perbaikan lingkungan fisik tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi warga pascapenindakan kasus peredaran narkoba. Hartanto menyatakan bahwa negara harus hadir untuk memfasilitasi agar warga yang terdampak tetap memiliki penghasilan dan tidak kehilangan arah mata pencaharian mereka.

Hal ini dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pemilahan serta pengelolaan sampah, sebuah profesi yang vital namun rentan terganggu oleh proses penertiban. Pendekatan ini bertujuan agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi sarang peredaran gelap narkotika, dengan memastikan bahwa perbaikan kondisi sosial menjadi prioritas utama di samping pembersihan area fisik.

Koordinasi Lintas Instansi dan Solusi Hunian bagi Warga Terdampak

Untuk mewujudkan skema penataan yang bertahap, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penertiban akan diprioritaskan pada area yang tidak berpenghuni, sementara area berpenghuni akan didata secara menyeluruh terlebih dahulu untuk menentukan solusi yang paling tepat bagi penghuninya.

Januri, EVP PT KAI Daop 1 Jakarta, menyatakan kesiapan operasional alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai 4 November 2026, serta dukungan pengkajian opsi hunian alternatif. Sementara itu, Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, mengungkapkan bahwa terdapat 46 penerima bantuan perumahan di kawasan tersebut yang datanya akan diperbarui untuk melihat potensi penambahan alokasi bantuan perbaikan kualitas hunian.

Dorong Kemandirian Ekonomi Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat

Di samping penataan fisik, Dadang mendorong penguatan pengawasan lingkungan berbasis masyarakat serta pelibatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian ekonomi warga setempat, memastikan bahwa perubahan fisik di Kampung Bahari diikuti dengan stabilitas sosial yang kokoh dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.