BNPPDT Luncurkan 'Papua Mandiri', Targetkan Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Pembangunan Perbatasan

Jakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) resmi mengakselerasi penanganan daerah terpencil melalui strategi pemetaan wilayah dan penetapan prioritas pembangunan. Langkah strategis ini dibahas secara intensif bersama Kantor Staf Presiden (KSP) di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Senin (26/10/2026), dengan fokus utama membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi.

Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT, menjelaskan bahwa proses penanganan daerah terpencil diawali dengan pemetaan ketat dan penyusunan kriteria untuk menentukan wilayah prioritas. Hasil pemetaan ini menjadi fondasi bagi penyusunan rencana induk dan rencana aksi yang terintegrasi penuh dengan pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan. Nurdin menegaskan, “Untuk daerah terpencil, kita petakan terlebih dahulu, menentukan kriterianya, kemudian menetapkan prioritas. Dari prioritas tersebut, kita susun rencana induk penanganan yang terintegrasi dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.”

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur

BNPPDT mendorong sinergi lintas sektor agar percepatan penanganan ini dapat direalisasikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Selain infrastruktur fisik, lembaga ini menyiapkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal. Untuk komunitas pesisir, BNPPDT menata program pemberdayaan nelayan yang mencakup pendataan, pendampingan, serta pembinaan dan pengamanan selama aktivitas melaut. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesiapan warga di pulau-pulau kecil terluar menghadapi cuaca ekstrem dan gelombang besar yang kerap menghambat transportasi serta aktivitas ekonomi.

Program Percontohan 'Papua Mandiri' di Perbatasan Darat

Di kawasan perbatasan darat, BNPPDT menjalankan program percontohan 'Membangun Kampung Papua Mandiri di Beranda Negeri' sebagai bagian dari program percepatan kepala BNPPDT. Program ini menyasar tujuh kampung di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui berbagai intervensi kunci, yaitu:

• Penguatan konektivitas antar-wilayah perbatasan;
• Pembangunan infrastruktur dasar berupa jembatan dan sumur bor;
• Pengembangan sektor pertanian melalui pencetakan sawah dan kebun.

Langkah ini diharapkan mampu mengubah wajah perbatasan dari sekadar wilayah terisolasi menjadi kawasan ekonomi yang mandiri dan terintegrasi secara nasional.