PBB Ingatkan Risiko Eskalasi Militer di Sahara Barat Pasca-Akhirnya MINURSO

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan peringatan keras terkait potensi eskalasi militer di wilayah Sahara Barat menyusul berakhirnya misi penjaga perdamaian PBB yang telah beroperasi selama 35 tahun. Pernyataan ini disampaikan melalui Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Minggu (1/11), menekankan kekhawatiran terus-menerus akan stabilitas keamanan di kawasan tersebut dan risiko meningkatnya permusuhan antar pihak terkait. Guterres mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk menunjukkan tingkat kesabaran maksimal serta menghindari segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu ketenangan regional.

Tantangan Stabilisasi Pasca-Veto Rusia

Penutupan misi ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam memperpanjang mandat MINURSO yang kedaluwarsa pada 31 Oktober. Keputusan kritis ini dipicu oleh veto yang diberikan oleh Rusia pada hari Jumat terhadap rancangan resolusi yang diprakarsai Amerika Serikat. Meskipun mayoritas 11 anggota Dewan Keamanan mendukung perpanjangan mandat, sementara tiga lainnya abstain, veto tersebut secara efektif mengakhiri operasi pasukan internasional. Saat ini, tim kecil dari Departemen Dukungan Operasional PBB sedang melaksanakan tahap likuidasi untuk memulangkan aset-aset milik negara penyumbang pasukan dan mengawasi proses penghapusan properti milik PBB di wilayah sengketa tersebut.

Di tengah berakhirnya kehadiran fisik pasukan penjaga perdamaian, Guterres menegaskan bahwa hak fundamental rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri tetap utuh dan tidak dapat dihapus. Sebagai bentuk penghargaan, ia menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan Khusus Alexander Ivanko serta memberikan penghormatan kepada 20 personel yang telah gugur dalam tugas selama masa operasi. Meskipun kehadiran militer PBB telah hilang, jalur diplomatik tetap terbuka melalui perundingan politik yang kini berada di bawah pengawasan utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura.

Konteks Historis dan Dinamika Politik Kawasan

Sengketa Sahara Barat yang berakar sejak 1975, ketika Spanyol mengakhiri kekuasaan kolonialnya, telah menjadi salah satu isu paling kompleks dalam diplomasi Afrika Utara. Konflik yang bermula dari ketidaksepakatan status wilayah ini sempat memicu perang bersenjata antara Maroko dan Front Polisario, sebuah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan dan referendum, hingga tercapai gencatan senjata pada 1991 yang memicu pembentukan MINURSO. Saat ini, posisi politik kedua kubu masih sangat terpolarisasi; Maroko mengusulkan kerangka otonomi luas di bawah kedaulatannya, sementara Front Polisario, yang didukung kuat oleh Aljazair, tetap berpegang pada prinsip referendum untuk menentukan masa depan wilayah tersebut.