DPD RI: Otonomi Daerah Harus Dikawal agar Fiskal Merata di Era Baru

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa transformasi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan. Dalam forum ICMI Leadership Camp di Jakarta, Sultan menilai pendekatan desentralisasi anggaran dua tahun terakhir telah menunjukkan efektivitas dalam mewujudkan disiplin fiskal yang lebih cepat, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dinilai tetap terjaga, dengan upaya pemerintah yang lebih fokus pada efisiensi, kecepatan, dan pemerataan agenda pembangunan.

Harmonisasi Kebijakan dan Dampak Bagi Masyarakat

Sultan menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan serta keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, pemerintah pusat bertanggung jawab mengedepankan kepentingan nasional, namun tidak boleh mengurangi hak masyarakat daerah dalam menerima pelayanan publik dan kebutuhan dasar. Ia menegaskan bahwa realisasi program harus tepat sasaran, kualitas, dan jumlahnya, yang telah melahirkan capaian signifikan pada program swasembada pangan, perumahan rakyat, sekolah rakyat, serta pengecekan kesehatan gratis.

Implementasi kebijakan ini turut didukung oleh pengembangan infrastruktur hilir, seperti peresmian pabrik baterai kendaraan listrik ketiga di Indonesia yang dikelola PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB). Dengan total investasi mencapai US$1,2 miliar, pabrik di Karawang ini menjadi bagian dari rantai pasok terintegrasi mulai dari pertambangan hingga produksi sel baterai, yang turut memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Sultan mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengatur distribusi sumber daya manusia tetap krusial; tanpa pelibatan pemda yang optimal, kebijakan pusat tidak akan dapat direalisasikan secara maksimal untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Refleksi Menuju Otonomi yang Berkelanjutan

Keberhasilan transformasi fiskal ini dinilai bukan hanya soal perpindahan dana, tetapi tentang memastikan setiap program menjawab kebutuhan masyarakat secara merata. Sultan mengajak para pemangku kebijakan untuk terus merefleksikan otonomi daerah agar mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin dan investasi strategis di sektor manufaktur berbasis hilirisasi, Indonesia diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang kokoh. Komitmen ini menjadi fondasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama secara proporsional dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.