Ekspor Nikel RI Capai Rp464,7 Triliun, Pemerintah Targetkan Rp817 T Tahun Ini

Laporan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi lonjakan signifikan nilai ekspor hasil hilirisasi nikel Indonesia. Hingga Agustus 2026, capaian tersebut tercatat sebesar US$ 25,6 miliar atau setara dengan Rp 464,79 triliun, berdasarkan asumsi kurs Rp 18.155 per US$. Angka ini menandai momentum penting bagi industri mineral nasional yang terus didorong oleh kebijakan pengolahan dalam negeri.

Komitmen Target Tahunan dan Kualitas Global

Dalam pernyataan di acara Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) di Denpasar, Bali, Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Yan Abrar, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target nilai ekspor minimal US$ 45 miliar atau setara Rp 817 triliun pada akhir tahun 2026. Klaim ini didukung oleh pertumbuhan historis nilai ekspor produk nikel hilir yang melonjak dari sekitar US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi sekitar US$ 40 miliar pada 2025, menunjukkan dampak positif dari pelarangan ekspor bijih mineral mentah yang berlaku sejak 2020.

• Capaian Sementara: Nilai ekspor hilirisasi nikel mencapai US$ 25,6 miliar (Rp 464,79 triliun) per Agustus 2026.
• Target Akhir Tahun: Pemerintah menargetkan minimal US$ 45 miliar atau Rp 817 triliun.
• Validasi Mutu: Nikel kelas 1 pertama asal Indonesia resmi mendapatkan pengakuan di London Metal Exchange (LME).

Fokus pada Ekosistem Terintegrasi dan Hilirisasi Selektif

Lebih dari sekadar meningkatkan volume ekspor, strategi hilirisasi Indonesia kini berfokus pada pemilihan proyek secara selektif. Yan Abrar menjelaskan bahwa prioritas diberikan pada proyek yang layak secara komersial, sesuai teknologi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan terhubung dengan permintaan industri nyata. Capaian ini juga ditandai dengan masuknya nikel kelas 1 perdana Indonesia ke LME, yang membuktikan produk pemurnian dalam negeri telah memenuhi standar mutu pasar internasional.

Langkah ini menegaskan tujuan jangka panjang pemerintah untuk membangun ekosistem industri yang terintegrasi dan berdaya saing. Rantai nilai tersebut mencakup seluruh spektrum, mulai dari penambangan, pengolahan, pengembangan material tingkat lanjut, manufaktur baterai, hingga daur ulang dan pengembangan sumber daya manusia.