Bank Milik Negara di AS: Warisan Sosialisme yang Didukung Republik

Di tengah dominasi ideologi pasar bebas di Amerika Serikat, Bank of North Dakota hadir sebagai anomali unik: satu-satunya bank milik negara bagian yang masih beroperasi hingga kini. Lembaga yang lahir dari gerakan sosialis-populis lebih dari seabad lalu ini kini justru mendapat dukungan kuat dari kalangan konservatif, termasuk Partai Republik, dengan total aset mencapai US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun.

Warisan Sejarah dan Dukungan Politik

Berdiri pada 1919 setelah gerakan Nonpartisan League menguasai North Dakota, bank ini awalnya dirancang untuk mendorong kepemilikan publik atas sektor strategis. Ironisnya, di era modern, bank ini bertahan di negara bagian yang dikenal sangat konservatif, tempat Donald Trump memenangkan pemilihan presiden 2024 dengan selisih lebih dari 36 poin persentase. Gubernur North Dakota, Kelly Armstrong, mengakui keunikan ini, menyatakan bahwa meskipun ia bersyukur bank tersebut masih beroperasi, mendirikan lembaga serupa saat ini akan menjadi tantangan besar di lingkungan politiknya. Dukungan serupa juga datang dari Senator Kevin Cramer dan John Hoeven, serta mantan Gubernur Doug Burgum yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri AS.

• Skala Aset: Mengelola sekitar US$11 miliar (Rp199,1 triliun).
• Asal-usul: Didirikan tahun 1919 oleh gerakan Nonpartisan League.
• Peran Strategis: Membantu transaksi penyelamatan Coal Creek Station melalui penerbitan obligasi US$150 juta.

Mekanisme Operasional dan Dampak Ekonomi

Berbeda dengan bank ritel, Bank of North Dakota tidak bersaing langsung dengan lembaga keuangan lokal, melainkan berfokus pada penyimpanan dana pemerintah dan penyaluran pembiayaan melalui bank komunitas untuk sektor pertanian, properti, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Keberhasilan model ini terlihat jelas pada kasus Coal Creek Station, di mana bank tersebut membantu memfasilitasi penjualan pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya direncanakan ditutup oleh Great River Energy pada 2020. Melalui North Dakota Transmission Authority, obligasi senilai US$150 juta (sekitar Rp2,715 triliun) diterbitkan untuk pembelian jalur transmisi, dengan Bank of North Dakota sebagai pembeli obligasi tersebut, sebuah langkah yang menurut CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, menjadi kunci keberhasilan transaksi.

Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menekankan bahwa keberhasilan bank ini terletak pada tata kelola yang menjaga kesehatan lembaga dan menghindari persaingan langsung dengan sektor swasta. Meskipun gagasan pendirian bank publik serupa telah dijajaki di beberapa negara bagian seperti New York dan California, American Bankers Association tetap menentang, khawatir akan campur tangan politik yang dapat merugikan konsumen. Bagi North Dakota, keberlangsungan bank ini membuktikan bahwa institusi milik pemerintah dapat bertahan dalam ekonomi kapitalis selama mandat operasionalnya jelas dan tidak mengganggu stabilitas keuangan lembaga.