Ribuan Massa Aksi Padati Bundaran HI Sore, Polisi Jaga Ketat Fasilitas Publik
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.
Kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat mengalami kepadatan tinggi pada Rabu (28/10) sore seiring berdatangannya ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa, termasuk dari Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR), Universitas Padjajaran, dan Universitas Indonesia. Pantauan di lapangan menunjukkan massa mulai membanjiri area tersebut sejak pukul 14.26 WIB, sebagian besar menggunakan angkutan umum dan mobil komando, untuk menyampaikan aspirasi terkait isu nasional. Kehadiran mereka langsung disikapi dengan pengawalan ketat oleh ribuan personel Polisi dan TNI yang berjaga di sekeliling lokasi untuk mencegah kerumunan mendekat lebih jauh ke fasilitas negara.
Lima Tuntutan Utama dan Gerak Aksi
Massa yang hadir tidak menggunakan atribut almamater, melainkan membawa panji bendera kampus serta poster dan spanduk berisi lima tuntutan utama. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, mencakup penetapan status bencana nasional, realisasi APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi kolusi nepotisme (KKN), dan penghentian militerisasi ruang sipil. Aktivitas orasi dilakukan dengan mengelilingi area kolam Bundaran HI, dan berdasarkan pantauan hingga pukul 15.02 WIB, keramaian massa masih terus bertambah.
- Kelima tuntutan aksi menyangkut kebijakan strategis nasional dari status bencana hingga pemberantasan KKN.
- Sekitar 25 orang dari sebuah mobil komando sempat terlihat di depan Gedung BSI di Patung Kuda pada pukul 13.10 WIB, namun telah meninggalkan lokasi pada pukul 14.40 WIB.
- Polda Metro Jaya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati hak menggunakan ruang publik agar aktivitas warga tetap berjalan normal.
Posko Aduan di Kompleks Parlemen
Di lokasi terpisah, belasan anggota Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) membuka posko di depan kompleks parlemen untuk mendorong DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah Wakil Presiden. Kelompok ini juga menyediakan layanan aduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran ijazah anggota DPR. Koordinator lapangan aksi, Merry Samiri, menyatakan bahwa surat audiensi telah dilayangkan dan pihak berwenang menjanjikan proses dialog di dalam gedung parlemen. Pihak kepolisian menggarisbawahi bahwa menjaga fasilitas umum merupakan tanggung jawab bersama agar aspirasi dapat disalurkan secara aman dan damai tanpa mengganggu roda kehidupan masyarakat lainnya.
