RI dan Singapura Bentuk Gugus Tugas Bersama Lacak Aliran Dana Perusahaan Pemicu Karhutla

Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan gugus tugas bersama untuk melacak aliran keuangan perusahaan yang diduga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesepakatan lintas batas ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menggelar pertemuan bilateral di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Selasa (27/10) sore.

Prioritas Nasional Penanganan Karhutla

Arrmanatha menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera dan Kalimantan merupakan pihak pertama yang menanggung dampak langsung dari bencana kabut asap tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional utama dengan instruksi pengerahan seluruh sumber daya negara. Saat ini, pemerintah telah memobilisasi sekitar 71.000 personel darat serta 51 unit sarana udara ke berbagai provinsi prioritas, dilengkapi metode pemadaman seperti pengeboman air, penggunaan es kering, dan modifikasi cuaca.

Di sisi penegakan hukum, Indonesia tengah menjalankan investigasi terkoordinasi terhadap ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi. Beberapa pihak bahkan telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum nasional. Vivian turut mengakui bahwa kabut asap bukanlah fenomena alam murni meskipun dipicu oleh El Nino, melainkan akibat tindakan manusia yang menuntut tanggung jawab bersama kedua negara.

Gugus Tugas Lintas Batas dan Penguatan Kerja Sama Strategis

Gugus tugas bersama yang disepakati dirancang untuk mengintegrasikan pertukaran informasi, intelijen keuangan, hingga pengumpulan bukti lintas yurisdiksi. Jika memungkinkan, mekanisme ini juga akan mencakup upaya pemulihan aset. Singapura sebelumnya telah mengumumkan langkah pencegahan dengan menyebut 10 perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla, sekaligus menawarkan pembagian data kepada Jakarta. Arrmanatha menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi untuk mengatasi tantangan lain di masa depan, termasuk praktik penggelapan faktur yang merugikan pendapatan negara.

• Pembentukan gugus tugas bersama RI-Singapura untuk melacak dana dan mengumpulkan bukti terkait perusahaan pemicu karhutla.
• Pengerahan 71.000 personel darat dan 51 unit udara oleh Indonesia untuk memadamkan api di provinsi prioritas.
• Dukungan penuh Indonesia terhadap kepemimpinan Singapura di ASEAN pada tahun 2027.
• Penguatan jalur komunikasi langsung (hotline) di tingkat menteri dan pejabat senior kedua negara.

Selain isu lingkungan, kedua diplomat membahas penguatan hubungan ekonomi mengingat Singapura tercatat sebagai investor asing terbesar bagi Indonesia sejak tahun 2014. Vivian menyebut investasi dari dana kekayaan negara Singapura ke Indonesia sebagai bentuk keyakinan penuh terhadap prospek ekonomi Jakarta. Ia juga merujuk pada hasil Retret Pemimpin antara Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Prabowo pada Juli lalu yang menghasilkan 26 perjanjian di berbagai sektor strategis.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang persiapan menuju peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027. Arrmanatha menekankan bahwa kedewasaan hubungan bilateral memungkinkan kedua negara menyelesaikan perbedaan pandangan secara konstruktif dengan tetap menghormati kerangka hukum domestik masing-masing. Sebelum diagendakan bertemu Presiden Prabowo pada Rabu (28/10/2026), pembicaraan empat mata ini menutup rangkaian diskusi dengan komitmen menjaga stabilitas kawasan dan mempererat interaksi antarwarga.