Pemerintah Rombak Total Program MBG: Insentif Rp2.000 per Porsi hingga CCTV Berbasis AI

Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, empat langkah strategis disiapkan untuk merombak total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 57,49 juta penerima manfaat. Fokus utama pembenahan ini mencakup perluasan akses ke wilayah tertinggal, penyesuaian skema insentif dapur, penerapan metode penyajian prasmanan, hingga pemberantasan praktik korupsi secara tegas.

Akselerasi Layanan di Wilayah 3T dan Skema Insentif Baru

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa instruksi presiden mengharuskan program ini segera menyentuh daerah dengan prevalensi stunting tinggi serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Badan Gizi Nasional (BGN) merespons arahan tersebut dengan mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi Indonesia timur pada 2 Oktober 2026. Selang dua pekan kemudian, tepatnya 14 Oktober 2026, gelombang aktivasi kedua menyasar Sumatera, Kalimantan, dan Bali dengan tambahan 980 SPPG baru. Petunjuk teknis operasional untuk unit-unit di wilayah 3T ditargetkan selesai pada pekan ini.

Bersamaan dengan ekspansi tersebut, pemerintah mengubah struktur insentif bagi pengelola dapur sejak awal Oktober 2026. Setiap SPPG kini menerima kompensasi berbasis volume layanan sebesar Rp2.000 per porsi yang disalurkan kepada penerima manfaat. Untuk memastikan kelayakan unit yang beroperasi, pendataan ulang dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Sementara (SPS 2).

• Total penerima manfaat MBG tercatat mencapai 57,49 juta orang hingga 9 Oktober 2026.
• Syarat operasional SPS 2 mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak dalam status suspensi, bebas dari riwayat kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima.
• Data BGN menunjukkan sebanyak 26.385 SPPG saat ini berstatus operasional sesuai kriteria tersebut.

Uji Coba Prasmanan dan Validasi Data Terpusat

Peningkatan mutu gizi menjadi perhatian khusus melalui studi banding ke Jepang dan Italia. Sebagai implementasinya, BGN menjalankan proyek percontohan penyajian makanan secara prasmanan di 66 SPPG yang tersebar pada 10 provinsi. Zulhas mengklaim hasil uji coba membuktikan metode ini menjaga suhu makanan tetap hangat, menekan volume sisa hidangan, dan mendorong edukasi gizi melalui keterlibatan langsung guru beserta siswa. Evaluasi berkala akan menentukan apakah sistem prasmanan ini layak diperluas ke wilayah lain.

Dari sisi administrasi, validasi data penerima manfaat akan diperketat menggunakan metode by name by address (BNBA) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Cakupan data meliputi siswa, santri, serta kelompok 3B yang terdiri atas balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Integrasi ini dirancang sebagai fondasi penetapan sasaran agar distribusi berjalan akurat.

Pengawasan Berbasis AI dan Pemberantasan Korupsi

Kepala BGN Sudaryono memaparkan rencana pemasangan kamera pengawas di setiap dapur yang terhubung langsung ke pusat kendali BGN. Saat ini, sekitar 70 dapur tengah menjalani fase uji coba (piloting) di mana rekaman CCTV dianalisis menggunakan artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut berfungsi memantau kepatuhan standar operasional prosedur, mulai dari proses pengolahan, persiapan, hingga pencucian peralatan makan. Selain itu, peran Satgas MBG di tingkat daerah akan diperkuat sesuai amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.

Zulhas memberikan peringatan keras terhadap potensi penyimpangan dana program. Ia menegaskan bahwa pembentukan yayasan fiktif atau penunjukan titik distribusi oleh oknum tertentu yang berujung pada praktik korupsi harus dihentikan. Apabila ditemukan bukti pelanggaran yang disengaja secara terang-benderang, pihak terkait akan diproses hingga ke ranah pengadilan.