PM Anwar Ibrahim Imbau Warga Malaysia Tinggalkan Waze, Sarankan Aplikasi Tuju
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengimbau warganya berhenti menggunakan aplikasi navigasi Waze. Ia menyarankan masyarakat beralih ke Tuju, aplikasi yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia. Imbauan ini disampaikan setelah Anwar memimpin rapat Komite Keamanan Siber Nasional Malaysia (JKSN).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Malaysia membahas potensi risiko penggunaan Waze untuk memantau data warga. Menurut Anwar, aplikasi itu tunduk pada hukum pemerintah Israel sehingga keamanan data dan identitas pengguna perlu diwaspadai. Melalui unggahan di Facebook yang dikutip Channel News Asia (CNA) pada Minggu (25/10), ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berkompromi dalam hal keamanan data dan identitas.
Waze merupakan aplikasi navigasi yang diluncurkan pada 2009 dengan nama FreeMap Israel sebagai proyek sumber terbuka. Aplikasi ini kemudian dibeli oleh Google pada 2013 senilai US$1 miliar.
Kekhawatiran serupa terhadap Waze juga muncul di Irak. Negara itu berencana memblokir penggunaan aplikasi tersebut pada akhir Desember tahun ini. Menteri komunikasi Irak menyebut keamanan data dan asal-usul Waze dari Israel sebagai pertimbangan kebijakan pemblokiran. Baik Malaysia maupun Irak termasuk negara yang tidak secara resmi mengakui Israel.
Selain meninjau risiko aplikasi navigasi, rapat JKSN juga membahas perkembangan ancaman siber dan langkah memperkuat kedaulatan digital Malaysia. Pemerintah meninjau keamanan MyDigital ID, platform verifikasi identitas digital nasional, serta ancaman baru yang muncul dari perkembangan kecerdasan buatan (AI) otonom.
Anwar menjelaskan bahwa pemerintah memperkuat sistem identitas terintegrasi dengan mengandalkan MyKad sebagai identitas fisik dan MyDigital ID untuk transaksi digital. Langkah ini didukung penguatan sistem keamanan siber agar digitalisasi layanan publik tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan keamanan, kepercayaan, dan kedaulatan negara.


