Toyota dan Honda Dukung Rumusan Insentif Mobil Hybrid Kemenperin, Tunggu Detail Regulasi

PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Honda Prospect Motor (HPM) menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang sedang menyusun skema insentif untuk kendaraan berteknologi hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Dukungan kedua produsen otomotif ini disampaikan pada Kamis (22/10).

Vice President Director TAM Jap Ernando Demily menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak. Menurut Ernando, adanya insentif diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Selain berdampak pada konsumen, Ernando menyebutkan bahwa dorongan pemerintah terhadap segmen hybrid juga penting bagi keberlanjutan ekosistem industri otomotif lokal yang menyerap banyak tenaga kerja. Ia berharap kebijakan ini dapat mendorong investasi dan pengembangan industri dalam negeri. Meski melihat peluang pasar Hybrid EV masih terbuka lebar, Ernando menegaskan kendaraan konvensional tetap memiliki peran penting dalam menjawab variasi kebutuhan mobilitas.

Dari sisi HPM, Sales & Marketing and After Sales Director Yusak Billy menjelaskan bahwa insentif fiskal maupun nonfiskal berpotensi memberikan nilai tambah bagi konsumen dan mempercepat penetrasi kendaraan rendah emisi di pasar domestik. Namun, ia memastikan perusahaannya masih menunggu detail kebijakan resmi dari pemerintah sebelum melakukan penyesuaian strategi lini produk di Indonesia.

Yusak optimistis keterjangkauan teknologi hybrid akan semakin terbuka jika stimulus tersebut terealisasi. Ia menekankan bahwa keberlanjutan industri otomotif dan daya beli masyarakat sangat bergantung pada kepastian regulasi yang konsisten dan menyeluruh dari pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji telah memaparkan pentingnya pemberian insentif nonfiskal. Bentuk insentif yang diusulkan mencakup pengecualian dari aturan ganjil genap, kemudahan administrasi, hingga penyediaan fasilitas parkir khusus bagi mobil hybrid, PHEV, dan REEV. Menurut Sarmuji, skema ini dinilai strategis untuk menekan emisi dan konsumsi BBM bersubsidi tanpa mengharuskan industri komponen lokal merombak total fasilitas produksinya. Kemenperin menargetkan usulan insentif ini dapat dipercepat tahun ini.