Pemerintah Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga demi Penuhi Kebutuhan Domestik

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mengamankan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut keterangan Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (23/10/2026), pertimbangan tersebut muncul setelah ia mengikuti rapat kabinet paripurna. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh kementerian untuk menerjemahkan kebijakan terkait kondisi bertahan nasional atau survival mode.

Bahlil menjelaskan bahwa seluruh pejabat negara dituntut memberikan respons cepat terhadap arahan presiden, termasuk mengambil langkah antisipasi apabila terdapat kebijakan dari negara lain yang berdampak pada Indonesia. Ia menegaskan bahwa sumber daya alam minyak dan gas bumi akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk kepentingan domestik.

Evaluasi terhadap kontrak-kontrak ekspor gas yang ada saat ini menjadi salah satu opsi strategis pemerintah untuk menjaga keandalan pasokan energi nasional. Kebijakan ini merupakan penjabaran langsung dari instruksi presiden mengenai prioritas ketahanan energi.

Meski mempertimbangkan penghentian perpanjangan ekspor ke negara tetangga, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama dengan pihak asing. Pada peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha South Hub yang disiarkan secara daring pada Kamis (22/10/2026), Bahlil menyatakan Indonesia siap menjalin kontrak pasokan gas baru bagi negara-negara yang menunjukkan sikap saling menghargai.

Ia menyindir pihak asing yang dinilai baru mendekati Indonesia saat membutuhkan pasokan energi tanpa menerapkan etika diplomasi yang baik. Bahlil juga mengingatkan bahwa kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan berat, sehingga ia menolak jika ada negara lain yang memandang sebelah mata posisi Indonesia dalam hubungan internasional.