Singapura Tolak Argumen Oksigen RI, Siapkan Langkah Hukum untuk Perusahaan Terkait Karhutla

Pemerintah Singapura menyatakan kekecewaannya terhadap respons Indonesia yang meminta negara tetangga menerima kabut asap karena selama ini menghirup oksigen dari hutan Indonesia. Pernyataan tersebut dinilai tidak dapat diterima di tengah memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kritik ini disampaikan Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesehatan Singapura, Rahayu Nahzam, pada Selasa (20/10). Menurut laporan Berita Harian, Rahayu menegaskan bahwa pencemaran udara parah tersebut merupakan masalah akibat ulah manusia yang sebenarnya dapat dicegah melalui pencegahan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.

Respons Singapura tersebut merujuk pada keterangan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Syahganda Nainggolan terkait asap karhutla yang menyelimuti Malaysia dan Singapura sejak 10 Oktober lalu. Syahganda menyebut kondisi itu sebagai faktor alam yang berada di luar kendali manusia, serta menyatakan bahwa jika tidak ada asap, Indonesia mengirimkan oksigen dari hutannya ke kedua negara tersebut.

Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam turut menilai pernyataan pihak Indonesia tidak tepat mengingat kawasan sedang terdampak oleh aktivitas perusahaan yang diduga melanggar peraturan. Dilansir Channel News Asia pada Senin (19/10), Shanmugam menyebutkan bahwa pihak yang paling menderita dari situasi ini justru rakyat Indonesia sendiri.

Meski memberikan kritik, Rahayu menyatakan Singapura menyambut baik kesungguhan Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla. Singapura telah menawarkan bantuan dan siap bekerja sama agar kebakaran dihentikan, kesehatan masyarakat terlindungi, dan kabut asap tidak berulang.

Di sisi lain, Perdana Menteri Lawrence Wong telah menginstruksikan jajarannya mengambil langkah lebih tegas. Pemerintah Singapura mulai mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan di Indonesia.

Rahayu menambahkan bahwa negaranya tengah mengkaji berbagai langkah melalui jalur hukum, ekonomi, dan regulasi. Kajian tersebut mencakup aspek hubungan perdagangan hingga pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat.