Reza Rahadian dan Wendi Cagur Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional, Pemerintah Klaim Masih Sanggup
Pengamat budaya pop dan tren media sosial yang tahu persis apa yang sedang viral.
Sejumlah figur publik mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Desakan ini muncul seiring data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat sekitar 1.481 hektare lahan masih terbakar hingga Rabu (21/10).
Menurut BNPB, luas area terdampak mencakup enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau, serta sejumlah wilayah lainnya. Kabut asap akibat kebakaran tersebut dilaporkan telah berdampak pada masyarakat setempat hingga negara tetangga.
Aktor Reza Rahadian menilai penetapan status bencana nasional penting untuk membuka ruang partisipasi lebih luas bagi organisasi di luar pemerintah. Menurut keterangan Reza, status tersebut tidak akan mendegradasi nilai apa pun, melainkan memungkinkan lebih banyak pihak berbondong-bondong menyalurkan bantuan logistik maupun teknologi terbarukan.
Reza menyatakan memahami bahwa proses penelusuran pihak yang bertanggung jawab atas karhutla sedang berjalan. Namun, ia berpendapat penanganan saat ini perlu ditingkatkan agar fokus tidak hanya tertuju pada pencarian dalang, tetapi juga pada upaya mitigasi untuk meminimalkan dampak kebakaran.
Keresahan serupa disampaikan pelawak Wendi Cagur melalui unggahannya di Instagram pekan ini. Ia mendorong agar musibah asap yang meluas dari Kalimantan, Sumatra, hingga Papua segera dipertimbangkan untuk dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Wendi menyoroti kondisi fisik warga yang tersiksa akibat sulit bernapas dan terbatasnya jarak pandang akibat kepungan kabut asap.
Wendi berharap pemerintah daerah maupun pusat tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang terdampak polusi udara. Menurutnya, eskalasi kejadian saat ini sudah berada pada tahap yang mengharuskan intervensi berskala besar layaknya penanganan bencana nasional.
Meski desakan terus menguat, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum berencana menetapkan kasus karhutla di wilayah Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Usai rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam pada Senin (19/10), Dudung menegaskan bahwa negara dinilai masih sanggup menangani masalah tersebut.
