Prabowo Pertahankan Koalisi Besar dan Tegaskan Indonesia Tak Gentar pada MSCI
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10), menyusul pengumuman MSCI pada 16 Oktober 2026 yang mengusulkan penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Menurut keterangan Prabowo, usulan MSCI tersebut didasari kekhawatiran pelaku pasar terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. MSCI juga menilai reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia belum menunjukkan kemajuan konsisten. Keputusan final atas status pasar modal ini dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.
Dalam sidang yang sama, Prabowo merespons kritik mengenai komposisi Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu gemuk. Ia menjelaskan bahwa besarnya koalisi merupakan strategi politik untuk merangkul seluruh kekuatan nasional demi kepentingan rakyat di negara berpenduduk hampir 300 juta jiwa dengan wilayah fisik seluas Eropa. Prabowo menyebut salah satu kelemahan bangsa adalah elite yang masih terkotak-kotak dan mengedepankan ego sektoral.
Selain isu politik dan ekonomi, Prabowo memerintahkan aparat kepolisian dan intelijen untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta agar izin perusahaan yang terbukti melanggar segera dicabut. Kebakaran tersebut, menurutnya, bukan semata fenomena alamiah melainkan akibat ulah manusia yang ia kategorikan sebagai terorisme lingkungan karena membahayakan kesehatan jutaan warga.
Prabowo juga menyoroti pergeseran dinamika global di mana mata uang, ekspor-impor, hingga pangan kini dapat dijadikan senjata dalam persaingan antarnegara. Kondisi ini menuntut pemerintah memperhitungkan hubungan antara kepentingan ekonomi, politik, dan pertahanan secara bersamaan.
Mengenai stabilitas nasional, Prabowo mengingatkan sejarah intervensi asing dalam berbagai pemberontakan di masa lalu, seperti DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga Pemberontakan Madiun 1948. Meski demikian, ia menilai Indonesia memiliki ketahanan yang kuat, merujuk pada ramalan keliru banyak pihak yang memprediksi negara ini akan pecah pada periode 1997 hingga 1998.
