Prabowo Perintahkan Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla dan Respons Ancaman MSCI
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan seluruh izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10), bersamaan dengan respons kerasnya terhadap ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Terkait karhutla, Prabowo meminta aparat kepolisian dan intelijen menyelidiki korporasi maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Ia menyebut kebakaran yang terjadi bukan semata faktor alamiah, melainkan ulah manusia yang membahayakan kesehatan jutaan warga. Menurut keterangan Presiden, tindakan tersebut dikategorikan sebagai terorisme lingkungan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah menegaskan akan bertindak masif dan mengusut tuntas setiap pelanggaran yang terbukti.
Dalam pidato yang sama, Prabowo merespons pengumuman MSCI pada 16 Oktober 2026 mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market. Keputusan final atas usulan tersebut dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. MSCI mendasari usulannya pada kekhawatiran pelaku pasar terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, di mana reformasi otoritas Indonesia dinilai belum menunjukkan kemajuan konsisten.
Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Ia juga mengingatkan jajarannya bahwa persaingan global kini menjadikan instrumen ekonomi seperti mata uang, ekspor-impor, hingga pangan sebagai senjata, sehingga urusan bisnis tidak bisa lagi dipandang murni dari sisi komersial.
Selain isu hukum dan ekonomi, Prabowo menyinggung dinamika politik domestik setelah dua tahun memimpin Kabinet Merah Putih. Ia mengakui koalisi pemerintahannya sangat besar, namun beralasan langkah itu diambil untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan demi kepentingan nasional. Menurutnya, salah satu kelemahan bangsa adalah elite yang masih terkotak-kotak dan mengedepankan ego sektoral.
Prabowo juga memperingatkan adanya intervensi asing dalam berbagai pemberontakan di masa lalu, mulai dari DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga Pemberontakan Madiun 1948. Ia menilai tantangan tersebut membuktikan pentingnya ketahanan nasional di tengah dinamika global yang mencakup konflik perang terbuka hingga perang dagang.
