Empat Skenario Pasca-Pemilu Israel 27 Oktober, Peluang Netanyahu Tergeser oleh Eisenkot
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Israel akan menggelar pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang untuk menentukan pemerintahan baru. Berdasarkan sejumlah survei terbaru yang dirangkum AFP dan dilaporkan CNN Internasional, elektabilitas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengalami penurunan di tengah kritik publik terkait kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, kasus korupsi yang menjeratnya, serta kebijakan pengecualian wajib militer bagi kaum Ultra-Ortodoks.
Jajak pendapat Channel 12 menunjukkan mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot unggul dalam kelayakan sebagai perdana menteri dengan dukungan 45 persen, berbanding 35 persen untuk Netanyahu. Partai Yashar milik Eisenkot juga diproyeksikan meraih 23 kursi, mengungguli partai Likud pimpinan Netanyahu yang diperkirakan hanya mendapat 20 kursi. Untuk membentuk pemerintahan di parlemen Israel yang memiliki 120 kursi, sebuah koalisi membutuhkan minimal 61 kursi.
Persaingan ketat ini memunculkan empat skenario utama pasca-pemilu. Pertama, pembentukan koalisi panjang yang bisa memakan waktu signifikan, mengingat pada pemilu 2022 Netanyahu membutuhkan 58 hari untuk menyusun pemerintahannya. Keberadaan dua partai sayap kanan baru yang nyaris menembus ambang batas parlemen diprediksi menjadi penentu arah koalisi antara blok Netanyahu maupun Eisenkot.
Skenario kedua adalah pemerintahan minoritas yang mengandalkan dukungan partai-partai Arab. Koalisi Arab Joint List dan Raam diproyeksikan memenangkan 12 hingga 14 kursi. Raam pimpinan Mansour Abbas telah menyatakan kesediaan bekerja sama dengan blok Eisenkot, sementara Joint List siap mendukung pihak mana pun yang bertujuan menggulingkan Netanyahu. Namun, tokoh oposisi enggan mengakui kemungkinan ini secara terbuka karena adanya penolakan dari sebagian besar pemilih Yahudi terhadap aliansi dengan orang Arab.
Ketiga, persatuan nasional antara kubu Netanyahu dan Eisenkot. Survei pada 16 Oktober mencatat 55 persen warga Israel menyetujui opsi ini jika tidak ada mayoritas yang jelas. Presiden Isaac Herzog dilaporkan sedang berupaya menyatukan keduanya apabila pemilu berakhir buntu. Preseden serupa terjadi pada 2020 saat Netanyahu bekerja sama dengan Benny Gantz membentuk pemerintahan darurat, meskipun koalisi tersebut bubar setahun kemudian.
Skenario terakhir adalah penyelenggaraan pemilu ulang jika tidak ada kandidat yang mampu membentuk pemerintahan. Calon yang ditunjuk presiden memiliki waktu 28 hari untuk membangun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Kondisi kebuntuan seperti ini pernah memicu Israel menggelar empat kali pemilu dalam kurun April 2019 hingga Maret 2021 akibat ketidakmampuan politikus membentuk koalisi yang langgeng.


