Said Abdullah Desak Mitigasi Permanen Atasi Kekeringan dan Karhutla di Jawa Timur

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun sistem mitigasi permanen guna mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap musim kemarau. Ia menilai penanganan selama ini masih bersifat reaktif karena baru bergerak setelah warga kesulitan air bersih atau api sudah terlanjur membakar kawasan hutan.

"Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10). Ia menegaskan bahwa desa-desa yang mengalami kekeringan setiap tahun sebenarnya relatif sama sehingga pemetaan wilayah rawan seharusnya sudah bisa dilakukan secara presisi oleh pemerintah daerah.

Said menjelaskan hubungan erat antara karhutla dan krisis air bersih. Hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan sekaligus daerah tangkapan air utama. "Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat," katanya. Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader menjadi Pandu Ibu Pertiwi yang tidak hanya menonton ketika alam rusak, melainkan hadir dan ikut memulihkannya.

Dalam beberapa bulan terakhir, struktur partai telah menyalurkan bantuan darurat ke berbagai wilayah. Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai mendistribusikan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak. Sementara di Gresik, DPC PDI Perjuangan menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada warga Randuboto, Sidayu. Distribusi serupa juga dilakukan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, dan Lamongan. Di Lamongan sendiri, unsur partai menyalurkan air serentak ke enam desa di lima kecamatan berdasarkan laporan langsung dari pimpinan anak cabang (PAC) dan struktur ranting.

Penanganan karhutla juga berjalan paralel. Di Kota Batu, struktur partai membantu logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran hutan di Gunung Butak. Di Magetan, kader dikerahkan untuk penanganan karhutla, sedangkan di Ngawi, upaya pemadaman di Gunung Lawu dan Gunung Botak dilakukan melalui pembasahan dan pembuatan sekat bakar. Terbaru, untuk merespons dampak kebakaran Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air bagi masyarakat terdampak.

Said menekankan bahwa gerakan tersebut bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah, melainkan wujud gotong royong sekaligus cara mengetahui persoalan riil di lapangan. Namun, ia meminta agar pemulihan pascakebakaran menjadi agenda wajib. Setelah api padam, evaluasi kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air harus segera dilakukan dan dilanjutkan dengan rehabilitasi ekologis. "Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga," tegasnya. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikitnya desa yang mengalami krisis air tahunan dan semakin kecilnya luas kawasan hutan yang terbakar.

Analisis Redaksi

Desakan Said Abdullah agar pemerintah daerah beralih dari pola penanganan reaktif menuju mitigasi permanen menyoroti kelemahan mendasar dalam tata kelola bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, distribusi tangki air bersih selalu menjadi solusi instan yang mengulang dirinya sendiri setiap musim kemarau tiba. Fakta bahwa desa-desa yang kekeringan selalu sama dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemetaan kerentanan air belum diintegrasikan ke dalam perencanaan infrastruktur jangka panjang oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Langkah PDI Perjuangan mengerahkan struktur hingga tingkat ranting dan PAC sebagai pemantau awal kekeringan serta karhutla memang efektif untuk respons cepat. Namun, keterlibatan mesin politik dalam penanganan bencana alam juga membawa catatan tersendiri. Bantuan yang masif, seperti pengiriman 262 ribu liter air di Bojonegoro atau pengerahan 200 relawan untuk kebakaran gunung, berpotensi mengaburkan batas antara tanggung jawab negara dan aktivitas konsolidasi organisasi menjelang siklus elektoral.

Poin paling krusial dari pernyataan Said justru terletak pada tuntutannya mengenai rehabilitasi ekologis pascakebakaran. Pemulihan vegetasi dan daerah tangkapan air di kawasan seperti Arjuno, Welirang, dan Gunung Lawu sering kali luput dari perhatian publik begitu api berhasil dipadamkan. Tanpa program revegetasi yang terukur dan pendanaan yang memadai, siklus kerusakan hulu yang berdampak pada krisis air di hilir akan terus berputar tanpa ujung, menjadikan mitigasi bencana sekadar jargon administratif belaka.