Pemerintah Kejar Target 26.036 Huntap dan Rehabilitasi Perikanan Pascabencana Sumatera

Pemerintah pusat dan daerah tengah memacu pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028, dengan fokus utama pada pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sisa waktu pelaksanaan program pada tahun ini semakin terbatas, sehingga seluruh kementerian dan lembaga diminta segera merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.

Penegasan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/10). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H. Siagian. "Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera," ujar Tito.

Dalam rapat tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono memaparkan sejumlah program rehabilitasi yang dijalankan kementeriannya sepanjang 2026. Program itu mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba, bantuan ekskavator, fasilitas perebusan garam, sarana pengolahan, kotak pendingin atau cool box, hingga penyaluran mesin, kapal, dan alat penangkap ikan. Trenggono juga menyampaikan perkembangan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan yang rusak akibat bencana untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Selain pemulihan ekonomi, pemerintah mengebut pembangunan huntap melalui skema relokasi terpusat. Kementerian PKP menargetkan pembangunan sebanyak 26.036 unit huntap di tiga provinsi terdampak selama periode 2026-2027. Rinciannya, 21.228 unit akan dibangun di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat. Tito menjelaskan bahwa pembangunan kompleks huntap ini diprioritaskan bagi warga yang kehilangan rumah sekaligus lahan, terutama mereka yang tinggal di kawasan berisiko tinggi atau wilayah yang terdampak sangat parah hingga satu kampung hilang. "Yang [huntap] kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PKP," kata Tito.

Namun, proses pembangunan huntap dan rehabilitasi menghadapi tantangan serius. Ketersediaan lahan menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar target relokasi tercapai. Skala bencana yang meluas hingga 53 kabupaten/kota di tiga provinsi memperberat pekerjaan, ditambah bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor yang merusak kembali infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. "Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan," ungkap Tito. Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan menyerah dan terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat terdampak.

Analisis Redaksi

Dari perspektif jurnalistik investigasi, target pembangunan 26.036 unit huntap dalam kurun waktu kurang dari dua tahun adalah ambisi yang sangat tinggi, terutama ketika kendala pembebasan lahan belum sepenuhnya tuntas. Pengalaman penanganan pascabencana di Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa sengketa lahan dan lambatnya birokrasi pertanahan di tingkat daerah sering kali menjadi titik tersendatnya proyek relokasi. Pernyataan Menteri Tito Karnavian yang secara spesifik meminta pemerintah daerah membantu menuntaskan masalah lahan mengindikasikan bahwa hambatan administratif ini sedang terjadi di lapangan dan berpotensi mengancam tenggat waktu Rencana Induk 2026-2028.

Faktor lain yang patut dicermati adalah dampak bencana susulan terhadap progres rehabilitasi. Kerusakan berulang pada infrastruktur yang baru saja diperbaiki bukan hanya menguras anggaran, tetapi juga menguji ketahanan mental masyarakat terdampak. Pendekatan rekonstruksi di 53 kabupaten/kota tidak bisa lagi menggunakan standar konvensional; diperlukan mitigasi berbasis risiko yang lebih ketat agar bangunan baru, baik pelabuhan perikanan maupun permukiman, tidak kembali hancur oleh banjir atau longsor berikutnya.

Koordinasi lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah tepat untuk memangkas ego sektoral. Akan tetapi, keberhasilan program ini pada akhirnya akan diukur dari seberapa cepat nelayan dapat kembali melaut dan seberapa aman warga menempati rumah barunya. Tanpa pengawasan independen dan transparansi data realisasi anggaran di setiap kabupaten/kota, percepatan yang dijanjikan pemerintah pusat berisiko hanya menjadi wacana administratif belaka.