Kemenperin Usulkan Insentif Mobil Hybrid dan REEV, Target Berlaku Akhir 2026

Menteri Perindustrian M Sarmuji berencana menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelum akhir Oktober 2026 untuk membahas usulan insentif bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan Range Extended Electric Vehicle (REEV). Langkah ini diambil setelah Kemenperin menggelar audiensi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta pada Rabu (21/10).

Sarmuji menyatakan bahwa kebijakan insentif kendaraan elektrifikasi selama ini lebih banyak menyasar mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV). Sementara itu, skema khusus untuk jenis hybrid, PHEV, maupun REEV belum dirumuskan. Padahal, ketiga jenis kendaraan tersebut tetap menggunakan komponen baterai sekaligus mesin pembakaran internal.

Menurut keterangan Sarmuji, keberadaan dua sistem penggerak tersebut membuat industri otomotif tidak perlu mengubah seluruh lini produksi yang sudah berjalan sehingga proses adaptasinya dinilai lebih mudah. Ia juga menyebut kendaraan hybrid dan REEV berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak serta menekan emisi seperti halnya BEV, terutama saat harga BBM sedang mengalami kenaikan.

Kemenperin mengusulkan dua bentuk insentif, yakni fiskal dan nonfiskal. Insentif fiskal dapat berupa keringanan pajak, sedangkan insentif nonfiskal mencakup fasilitas bebas aturan ganjil genap, penyediaan parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya. Sarmuji menegaskan bahwa besaran insentif yang diusulkan tidak harus setara dengan yang telah diberikan kepada kendaraan BEV.

Pemerintah menargetkan usulan kebijakan ini dapat terealisasi pada tahun ini, atau selambat-lambatnya awal tahun depan. Sarmuji menilai percepatan penerapan insentif dalam satu hingga dua bulan ke depan sangat berarti untuk memperkuat industri otomotif berbasis baterai beserta berbagai variannya.