Wamendagri Akhmad Wiyagus Ingatkan Pemkot Tasikmalaya Tak Puas Diri di HUT ke-25

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendesak seluruh pemangku kepentingan Kota Tasikmalaya memperkuat kolaborasi pembangunan saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 kota tersebut di Balai Kota Tasikmalaya, Sabtu (17/10). Peringatan seperempat abad ini sekaligus menjadi panggung evaluasi capaian daerah yang angka kemiskinannya turun menjadi 9,34 persen pada 2026 dari posisi 10,84 persen setahun sebelumnya.

Akhmad Wiyagus menegaskan keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari deretan statistik. Manfaat nyata bagi warga adalah tolok ukur utama. "Karena itu, hari jadi ke-25 ini harus kita maknai bukan hanya sebagai komitmen untuk merayakan perjalanan masa lalu, tetapi juga sebagai momentum untuk menentukan langkah Kota Tasikmalaya ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada hari yang sama.

Tema 'Langkah Santun Jiwa Tangguh' dipilih untuk membingkai perayaan tahun ini. Frasa tersebut merepresentasikan karakter kota yang nyaman ditinggali, tulus dalam pelayanan, unggul berkarya, dan tangguh menghadapi tantangan. Wiyagus menilai kesantunan dan kebersamaan wajib berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik agar kemajuan daerah tidak kehilangan akar budayanya.

Data makroekonomi menunjukkan tren positif yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,39 persen pada 2025, naik dari 5,22 persen tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia ikut terangkat dari 76,03 poin pada 2024 menjadi 76,59 poin pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka terpantau turun tipis dari 6,49 persen pada 2024 menjadi 6,43 persen pada 2025. Di sektor tata kelola, pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut dan menyabet TPID Award 2026 sebagai kabupaten/kota berkinerja terbaik di Jawa-Bali untuk kedua kalinya secara beruntun.

Sinergi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto turut mendapat sorotan tajam. Wiyagus mengapresiasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang memanfaatkan bahan baku lokal untuk menggerakkan ekonomi petani serta peternak setempat. Integrasi layanan Cek Kesehatan Gratis dan penanganan tuberkulosis di puskesmas, ditambah digitalisasi pembelajaran serta revitalisasi sarana sekolah, menjadi bukti konkret kolaborasi pusat dan daerah. "Saya ucapkan terima kasih dan penuh rasa bangga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat Kota Tasikmalaya," ucapnya.

Namun pujian itu datang bersama peringatan keras. Wiyagus meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. "Berbagai capaian tersebut tentu menjadi hal yang patut kita syukuri, namun yang paling penting adalah sejauh mana hasil pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya," tegas dia. Upacara tersebut dihadiri Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Wakil Wali Kota Diky Chandra Negara, jajaran Forkopimda, serta perangkat daerah terkait.

Analisis Redaksi

Pesan utama Wiyagus sangat jelas: angka statistik bukanlah tujuan akhir pemerintahan. Penurunan kemiskinan menjadi 9,34 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen memang layak dirayakan. Tetapi penurunan tingkat pengangguran yang hanya bergerak 0,06 persen menunjukkan penciptaan lapangan kerja formal masih berjalan lambat. Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ini kerap luput dari narasi seremonial hari jadi daerah.

Ketergantungan pada program pusat seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis membuktikan kapasitas fiskal daerah masih membutuhkan suntikan kuat dari Jakarta. Penggunaan bahan baku lokal adalah strategi cerdas. Langkah ini berpotensi menciptakan rantai pasok baru bagi petani kecil. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi pengawasan mutu gizi dan keberlanjutan anggaran ketika intervensi pusat mulai berkurang di tahun-tahun mendatang.

Pertahanan opini WTP selama satu dekade penuh dan raihan ganda TPID Award membuktikan birokrasi pemerintahan daerah ini tertib administrasi. Tertib administrasi belum otomatis berarti pelayanan prima di level kelurahan. Peringatan Wiyagus agar pemerintah tidak berpuas diri seharusnya diterjemahkan menjadi audit dampak langsung ke kantong-kantong warga miskin, bukan sekadar laporan kinerja di atas kertas menjelang pergantian tahun anggaran.