Zulhas Luncurkan Program Sungai Lestari, Cegah Sampah Bocor ke Laut demi Ketahanan Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi meluncurkan Program Sungai Lestari di Bali, Jumat (16/10). Langkah strategis ini dirancang untuk memutus rantai kebocoran sampah dari hulu sungai yang selama ini mencemari pesisir dan laut. Peluncuran tersebut dilakukan bersamaan dengan Aksi Bersih Mangrove, sebuah inisiatif kolaboratif antara pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Zulhas menegaskan bahwa mangrove bukan sekadar ekosistem pelindung pantai, melainkan aset strategis nasional yang menopang ekonomi masyarakat serta menyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim. "Mangrove adalah aset strategis nasional... Karena itu, aksi hari ini harus melampaui kegiatan bersih-bersih. Kita perlu mencegah kebocoran sampah sejak dari sumbernya," ujar Zulhas dalam keterangannya. Ia menekankan pentingnya pendekatan hulu-hilir agar perlindungan pesisir berjalan seiring dengan pencegahan sampah di daratan.

Program Sungai Lestari, yang dijalankan bersama United Nations Development Programme (UNDP), menyasar lima lokasi kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Denpasar dan Badung. Tujuannya jelas: mengurangi volume sampah plastik yang terbawa aliran air menuju laut sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Zulhas memberikan apresiasi khusus kepada UNDP Indonesia dan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI), khususnya Ketua Umum ISOI Nani Hendiarti, atas terselenggaranya agenda dalam rangka Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXII ISOI ini.

Konteks kebijakan ini tidak lepas dari pergeseran fokus ketahanan pangan nasional. Setelah mencapai target swasembada beras, pemerintah kini menaruh perhatian besar pada pemenuhan protein dari sumber daya laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Indonesia tercatat sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia, dengan potensi hilirisasi untuk pupuk organik, superfood, bioetanol, hingga biodiesel. Zulhas mengingatkan bahwa menjaga mangrove, lamun, dan terumbu karang pada hakikatnya adalah menjaga dapur bangsa.

Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan target 1.269 kampung pada 2026 dan 5.000 kampung pada 2029. Selain itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi simpul ekonomi dari hulu hingga hilir. Zulhas menambahkan bahwa pelestarian ekosistem laut sangat krusial mengingat Indonesia memiliki 3,46 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare padang lamun yang menyimpan potensi karbon biru besar.

Analisis Redaksi

Inisiatif Program Sungai Lestari menunjukkan evolusi pemikiran birokrasi pangan Indonesia yang mulai memandang ekologi sebagai variabel utama dalam stabilitas pasokan protein hewani. Selama ini, narasi ketahanan pangan sering kali terjebak pada produksi sawah dan ladang, sementara sektor kelautan dianggap sekunder atau hanya sebagai penyangga ekspor. Dengan mengintegrasikan manajemen limbah sungai ke dalam strategi keamanan pangan, pemerintah secara implisit mengakui bahwa degradasi lingkungan pesisir merupakan ancaman nyata bagi ketersediaan bahan baku makanan masa depan. Ini adalah langkah maju yang berani karena menyentuh akar masalah struktural—infrastruktur sanitasi dan budaya buang sampah—bukan hanya gejala permukaannya saja.

Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, bukan sekadar seremonial peluncuran. Tantangan utamanya terletak pada sinkronisasi antar-kementerian dan pemerintah daerah yang kerap tumpang tindih kewenangan. Jika koordinasi hulu-hilir gagal, maka investasi pada infrastruktur pengolahan sampah dan pengembangan ekonomi biru berisiko sia-sia. Publik perlu memantau apakah alokasi anggaran benar-benar difokuskan pada pencegahan kebocoran sampah di titik-titik kritis sungai, atau hanya habis untuk aktivitas bersih-bersih sesaat yang bersifat kosmetik.