Pramono Soroti Ego Pemimpin Hambat Integrasi JIS-Ancol

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengidentifikasi ego para pemimpin sebagai hambatan utama dalam penyelesaian masalah lintas sektor di ibu kota. Pernyataan tegas ini disampaikan saat peresmian Masjid Apung An-Nur di Jakarta Utara, Jumat (16/10), yang sekaligus menjadi momen refleksi atas tantangan birokrasi yang ia hadapi sejak awal menjabat.

Masa-masa awal pelantikan Pramono ditandai dengan upaya konkret untuk menyambungkan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) dengan Ancol. Namun, niat mulia tersebut sempat tersendat oleh tembok komunikasi yang tebal antara dua direktur utama pengelola aset strategis negara dan daerah itu. Ketegangan personal menghambat sinergi operasional yang seharusnya menguntungkan publik.

"Dulu antara Dirut JIS sama Dirut Ancol, ketemu ngomong aja nggak bisa," ungkap Pramono mengenang situasi sulit tersebut. Ia menekankan absurditas kondisi di mana dua pejabat tinggi tidak mampu duduk bersama untuk memecahkan persoalan mendasar. Frustrasi memuncak ketika sang Gubernur harus turun tangan mempertanyakan alasan di balik kebuntuan dialog tersebut.

Kebijakan intervensi langsung dari kepala daerah terbukti efektif membuka jalan buntu. Begitu hubungan kerja membaik, berbagai kendala teknis seperti manajemen parkir dan aksesibilitas transportasi umum segera menemukan titik temu. Solusi integratif memungkinkan pengelolaan arus pengunjung secara lebih efisien dan manusiawi.

Bukti nyata keberhasilan rekonsiliasi terlihat pada penyelenggaraan konser musik berskala internasional. Acara featuring artis dunia seperti The Weeknd dan Avenged Sevenfold dapat berjalan lancar berkat dukungan lahan parkir dari Ancol serta konektivitas moda transportasi massal. Sinergi ini mengubah potensi kekacauan logistik menjadi pengalaman penonton yang mulus.

Analisis Redaksi

Fenomena ego sektoral antar-pemimpin institusi bukan sekadar isu interpersonal, melainkan ancaman struktural bagi efisiensi tata kelola pemerintahan. Ketika jabatan dianggap sebagai wilayah kekuasaan absolut, kolaborasi lintas entitas—seperti BUMN dan BUMD atau instansi vertikal-horizontal—menjadi mustahil tanpa tekanan politik dari pucuk pimpinan tertinggi. Kasus JIS-Ancol menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional diperlukan untuk membongkar budaya feodalisme modern ini.

Publik perlu waspada terhadap pola serupa di proyek infrastruktur lain yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Keberhasilan pragmatis melalui pendekatan personal gubernur bukanlah solusi sistemik jangka panjang. Diperlukan mekanisme kelembagaan yang mewajibkan koordinasi rutin dan transparansi kinerja agar ketergantungan pada figur tunggal dapat dikurangi, sehingga pelayanan publik tetap stabil terlepas dari dinamika personal elite.