Dini Hari, Warga Tanam Tuntut Kejelasan PLN di Tanjungpinang Akui Defisit Listrik 30-34 MW

Desakan warga Pulau Bintan memuncak hingga Kamis (14/10) dini hari ketika puluhan demonstran, didominasi anak muda, membanjiri kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PT PLN Persero di Jalan Bakar Batu, Tanjungpinang. Aksi ini dipicu ketidakpuasan atas pemadaman listrik yang telah berlangsung nyaris 13 jam, dimulai sejak pukul 14.15 WIB Selasa (13/10) dan baru pulih sekitar pukul 03.35 WIB. Ardi, salah satu tokoh warga yang memandu aksi tersebut, menantang manajemen PLN untuk memberikan jawaban konkret setelah listrik terus mati bergilir tanpa ada kepastian jadwal yang transparan di lapangan.

"Kami ke sini sudah tidak tahan lagi, kalau pemadaman bergilir-gilir hanya sebentar, ini sudah keterlaluan dan cukup lama mati listriknya," teriak Ardi di depan gerbang kantor UP3 PLN Tanjungpinang. Ia mengkritik keras pola pemadaman yang dianggap tidak merata, di mana satu wilayah cepat menyala sementara tempat lain masih gelap. Kondisi ini, kata dia, berdampak langsung pada kerusakan inventaris rumah tangga. "Barang elektronik rusak di rumah, kalau hidup mati hidup," ujar Ardi, menyuarakan keluhan kolektif para penyewa dan pemilik rumah yang menjadi korban fluktuasi tegangan.

Menyikapi amuk warga, Heru Eka Saputra, team leader K3 dan Keamanan PLN UP3 Tanjungpinang, turun langsung menjelaskan teknis jaringan. Heru menegaskan bahwa sistem kelistrikan Batam dan Tanjungpinang berbeda dan terpisah secara fisik. Pasokan daya ke Pulau Bintan bergantung pada jaringan Interkoneksi yang menghubungkan kedua pulau melalui kabel bawah laut bertegangan 150 KV dengan panjang lebih dari 17,9 kilometer. Rute kabel tersebut melewati PLTU Tanjung Kasam di Batam, kemudian menyelinap di bawah laut Tanjung Sauh, Tanjung Tal, dan Tanjung Uban sebelum masuk ke Pulau Bintan.

"Sekarang pasokan daya listrik belum sepenuhnya masuk ke Pulau Bintan. Sehingga pasokan listrik di Pulau Bintan disuplai dari PLTD yang ada," kata Heru. Ini menjadi inti masalah: ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) lokal saat [jaringan transmisi] utama sedang bermasalah atau dalam masa pemulihan. Data teknis PLN menunjukkan kebutuhan listrik Pulau Bintan dan Tanjungpinang berkisar antara 90 hingga 100 MW, sementara daya cadangan UP3 hanya sanggup menyediakan 30 sampai 34 MW. Kekurangan pasokan inilah yang memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir sebagai langkah darurat untuk menyeimbangkan beban sistem.

Dalam insiden yang berlangsung tegang tersebut, kerumunan massa akhirnya berhasil dibubarkan setelah petugas kepolisian dari Polresta Tanjungpinang turun tangan mengawal proses negosiasi dan pengamanan area kantor. Meski aksi malam itu berakhir tanpa konflik fisik yang melumpuhkan, tekanan publik tidak mereda. Ardi dan koordinator aksi mengumumkan bahwa gelombang protes akan berlanjut pada Rabu (14/10) siang hari. Mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak untuk menuntut kejelasan total mengenai durasi pemulihan dan solusi teknis untuk mengatasi defisit daya yang kronis.

Analisis Redaksi

Skala defisit yang diungkap PLN, yaitu gap antara permintaan 90-100 MW dan ketersediaan cadangan 30-34 MW, mengindikasikan adanya gangguan signifikan pada sistem interkoneksi Batam-Bintan. Ketergantungan pada PLTD sebagai penopang sementara adalah indikasi bahwa transmisi utama mengalami gangguan teknis berat, bukan sekadar pemadaman terjadwal untuk pemeliharaan rutin. Fakta bahwa pemadaman tidak merata dan merusak peralatan elektronik warga menunjukkan bahwa pengelolaan beban pada sistem darurat PLTD masih belum optimal atau kapasitasnya memang terbatas untuk seluruh beban Pulau Bintan.

Langkah lanjutan secara logis mengharuskan PLN mempercepat pemulihan kabel bawah laut 150 KV atau mengaktifkan cadangan daya pembangkit lainnya yang lebih besar dari sekadar PLTD. Jika interkoneksi tidak pulih dalam hitungan hari, defisit daya akan menjadi masalah struktural, bukan transisional. Warga Tanjungpinang kini memegang kendali narasi dengan jadwal demo lanjutan di siang hari, yang akan menjadi ujian bagi manajemen PLN: apakah mereka mampu memberikan jaminan teknis yang meyakinkan, atau apakah tekanan publik akan bereskalasi menjadi pemblokiran infrastruktur vital? Keberhasilan komunikasi krisis PLN di dini hari ini akan menentukan apakah tensi sosial di Kota Gurindam dapat diredakan dalam 24 jam ke depan.