Sidak Dedi Mulyadi Ungkap Potong Upah Proyek Underpass Cimahi, Tawarkan Tambahan Dana Rp12 M

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menemukan fakta bahwa upah harian pekerja konstruksi proyek underpass di Jalan Gatot Subroto, Cimahi, dipotong secara diam-diam sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang.

Temuan ini terkuak saat KDM melakukan inspeksi mendadak pada Senin (12/10) untuk memeriksa langsung pelaksanaan proyek penggelapan anggaran sebesar Rp126 miliar itu. Awalnya para pekerja tampak ragu saat ditanya soal besaran gaji yang diterima. Melihat situasi tersebut, KDM memastikan mereka bebas bicara, menegaskan bahwa besaran upah tidak boleh dikurangi dan harus sesuai kontrak kerja.

"Upah itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai kontrak kerja, kalau Rp140.000 ya Rp140.000, jangan kurang," tegas KDM.

Secara standar, mandor seharusnya menerima Rp130.000 per hari, tukang Rp140.000, dan pembantu tukang atau laden Rp120.000 per hari. Sementara itu, upah wajar untuk pekerja las baja adalah Rp150.000 per hari. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya selisih yang merugikan pekerja.

Isu perlindungan sosial juga menjadi sorotan KDM. Ia meminta pihak pelaksana memastikan seluruh pekerja terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun beberapa pekerja mengaku belum diasuransikan, pimpinan proyek menjelaskan bahwa KTP telah dikumpulkan sejak awal untuk keperluan pendaftaran tersebut.

Kondisi fisik proyek dan kelancaran pelaksanaan turut diperiksa. Dalam kunjungan yang didampingi Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan pejabat Kodim Cimahi, KDM melihat langsung titik persimpangan rel kereta api tersebut. Ia tidak hanya mengecek hak buruh, tetapi juga membahas kelanjutan fisik proyek yang bersumber dari APBD Jawa Barat murni 2026 itu.

Analisis Redaksi

Potongan upah dan kendala birokrasi pendaftaran asuransi merupakan indikasi lemahnya manajemen proyek yang dikelola. Jika dana publik sebesar ratusan miliar rupiah dibelanjakan, standar perlindungan pekerja seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas pencatatan KTP.

Tawaran penambahan anggaran dari APBD Kota Cimahi senilai Rp12 miliar menunjukkan adanya desakan politik lokal untuk menyelesaikan infrastruktur ini dengan cepat. Namun, kecepatan pengerjaan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan buruh di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat-pemda dalam hal ini pemprov dan Pemkot harus memastikan bahwa tambahan dana justru memperbaiki tata kelola, bukan sekadar mengejar target pembangunan.