Prabowo Perintahkan 200 Pompa Air dan Rp2 Miliar untuk Tangani Karhutla di TN Tanjung Puting

Presiden Prabowo Subianto menegaskan atensi khusus dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan memerintahkan pengiriman 200 unit pompa air dan anggaran Rp2 miliar untuk 200 titik pengeboran air. Keputusan tersebut diambil dalam rapat perkembangan penanganan karhutla yang dipimpin dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10), menyusui laporan ditemukannya kebakaran baru seluas 513,89 hektare di kawasan tersebut. Langkah cepat ini menandai eskalasi respons negara terhadap ancaman karhutla yang dinilai sulit ditangani menggunakan metode konvensional.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa kebakaran baru terjadi di lahan mineral, bukan gambut, di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. "Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar, karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting... Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana," ujar Suharyanto. Meskipun bukan lahan gambut, skala luasan kebakaran menjadi perhatian utama yang memicu respons tinggi dari kepala negara.

Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin memberikan laporan situasi di lapangan yang menunjukkan kompleksitas teknis penanganan. Lokasi kebakaran tersebar dan berada di kawasan rawa, menyulitkan akses kendaraan pemadam. "Salah satu kebutuhan utama di lapangan adalah pompa air berukuran kecil untuk upaya pemadaman," kata Zainul. Ia mengidentifikasi kebutuhan sekitar 50 pompa air, namun Presiden merespons dengan angka yang jauh lebih tinggi. "Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200," tegas Prabowo. Respons ini juga mencakup pembuatan 200 titik bor air dengan kedalaman 10 hingga 15 meter, dengan anggaran Rp10 juta per titik, total Rp2 miliar.

Selain aspek pemadaman teknis, Prabowo mengangkat isu struktural jangka panjang terkait perlindungan hutan. Ia menekankan pentingnya penguatan kehadiran dan kapasitas polisi hutan untuk pencegahan kebakaran yang lebih efektif ke depan. Prabowo meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk berkoordinasi dengan Menteri PANRB guna merealisasikan permintaan 70 ribu personel polisi hutan. "Karena itu tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," kata Presiden. Usulan jumlah ini menjadi sinyal serius pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan pengawasan kawasan hutan.

Angka 513,89 hektare di TN Tanjung Puting menjadi bagian dari total 639,23 hektare lahan yang masih terbakar di enam provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, fokus penanganan nasional terkonsentrasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Rapat yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden ini menyoroti bahwa meskipun kebakaran di TN Tanjung Puting terjadi di lahan mineral, dampaknya terhadap ekosistem taman nasional tetap memerlukan respons masif. Koordinasi antara BNPB, TNI, dan Polri menjadi kunci dalam menanggulangi krisis yang meluas di dua provinsi Kalimantan tersebut.

Analisis Redaksi

Respons Presiden yang melampaui permintaan teknis di lapangan (mengirimkan 200 pompa air terhadap permintaan 50) mengindikasikan adanya pendekatan "over-resourcing" dalam penanganan bencana. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kendala logistik di kawasan rawa yang sulit dijangkau, di mana metode pemadaman udara atau darat konvensional sering kali tidak efektif. Alokasi Rp2 miliar untuk pengeboran air juga menunjukkan pergeseran dari respons reaktif ke solusi teknis yang memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal (kawasan rawa) secara maksimal untuk membasahi lahan dan mencegah api menyebar.

Permintaan 70 ribu polisi hutan merupakan langkah struktural yang signifikan, bukan sekadar taktis. Angka ini menandakan perubahan paradigma dari hanya melakukan pemadaman kebakaran menjadi penguatan pencegahan dan penegakan hukum di akar rumput. Namun, realisasi 70 ribu personel ini memerlukan kesiapan anggaran, pelatihan, dan infrastruktur yang harus dikawal ketat agar tidak menjadi program di atas kertas. Sinergi dengan Kapolri dan MenPANRB menjadi kunci apakah janji ini akan menjadi kebijakan nyata atau sekadar retorika politik.

Kepada publik, situasi ini mengingatkan bahwa karhutla masih menjadi ancaman serius di kedua pulau Kalimantan, dengan total ratusan hektare yang masih dalam proses pemadaman. Perhatian khusus pada TN Tanjung Puting menyoroti risiko lingkungan yang lebih besar dibandingkan lahan biasa. Masyarakat di sekitar kawasan ini perlu waspada terhadap potensi asap dan kerusakan ekosistem, sementara pemerintah dituntut transparansi dalam melaporkan penggunaan anggaran Rp2 miliar dan progres pengangkatan 70 ribu polisi hutan tersebut.