BNPB: Karhutla di Tanjung Puting Meluas 513,89 Hektare, Asap Tebal Halangi Operasi Udara

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan temuan terbaru terkait kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang telah menghanguskan 513,89 hektare wilayah hutan mineral.

Temuan ini diungkapkan dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (12/10) malam. Suharyanto menjelaskan bahwa kebakaran terbesar saat ini terdeteksi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. "Meskipun bukan lahan gambut, lahan mineral," kata Suharyanto dalam rapat yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, menekankan bahwa luas area terdampak terus meluas meski jenis lahannya berbeda dari kawasan rawan karhutla khas Indonesia.

Selain di Tanjung Puting, BNPB mencatat masih ada 639,23 hektare lahan di enam provinsi lainnya yang dalam proses pemadaman. Dua provinsi menjadi fokus utama penanganan, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Tengah, operasi udara termasuk water bombing dan modifikasi cuaca masih terhalang jarak pandang yang sangat rendah akibat kabut asap tebal. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Selatan yang menyandarkan penanganan pada empat pesawat dari Pangkalpinang dan Palangka Raya, sementara Sumatra Selatan menambah armada dengan dua pesawat setelah visibilitas membaik pada hari tersebut.

Dampak lingkungan mulai terlihat nyata di habitat satwa liar. Di Kalimantan Barat, 46 individu orang utan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026. Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, menyatakan delapan orang utan yang telah sehat mulai ditranslokasikan ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang, sebagai upaya konservasi lanjutan setelah habitat mereka terbakar.

Di sisi lain, dampak asap lintas wilayah kini mengancam kesehatan publik di Sumatra Selatan. Kota Palembang kembali diselimuti kabut asap tebal pada Selasa (13/10) pagi, dengan ikon Jembatan Ampera yang nyaris tak terlihat dari kejauhan. Pengguna jalan harus ekstra hati-hati karena visibilitas rendah, sementara warga mengeluhkan iritasi mata, sesak napas, dan tenggorokan kering akibat paparan asap yang kondisinya semakin memburuk dalam dua bulan terakhir. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla di Kalimantan mulai merambat ke wilayah lain melalui migrasi asap.

Analisis Redaksi

Penyebutan "lahan mineral" dalam temuan BNPB menjadi poin krusial yang perlu dicermati. Selama ini, narasi publik mengaitkan karhutla di Indonesia dengan lahan gambut yang sulit dipadamkan dan rentan meledak. Namun, fakta bahwa 513,89 hektare di Tanjung Puting adalah lahan mineral menunjukkan bahwa kebakaran kali ini bukan semata soal jenis tanah, melainkan akumulasi dari musim kemarau ekstrem dan lemahnya deteksi dini di kawasan konservasi seluas itu. Ini merupakan kegagalan sistemik dalam pencegahan, mengingat Taman Nasional sejatinya merupakan benteng terakhir biodiversitas.

Hal yang perlu diwaspadai adalah ketergantungan total pada operasi udara yang kini lumpuh total di Kalimantan Tengah. Ketika visibilitas rendah menghalangi water bombing, BNPB harus mengandalkan operasi darat yang secara logistik sangat berat di tengah hutan rimba. Jika kondisi cuaca tidak membaik dalam 24-48 jam, potensi api akan meluas secara liar ke area yang lebih sulit dijangkau. Ancaman bagi satwa seperti orang utan di Kalimantan Barat bukan lagi sekadar hilangnya habitat, melainkan trauma psikologis pada satwa yang menyebabkan kesulitan adaptasi di lokasi baru.

Langkah logis selanjutnya harus fokus pada modifikasi cuaca (rainbow) yang lebih intensif di wilayah sumber api, bukan hanya di wilayah penerima asap. Pemerintah tidak bisa lagi hanya bereaksi terhadap kebakaran yang sudah meluas; mereka harus memutus rantai asap lintas provinsi dengan mengerahkan armada yang lebih agresif di hulu. Tanpa intervensi cuaca buatan yang efektif di Kalimantan Tengah, risiko Palembang dan kota-kota pesisir lainnya akan terus tercekik asap hingga akhir musim kemarau.