Relawan Karhutla Tanjung Puting Mundur, Tuntut Water Bombing Pemerintah

Kelompok relawan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, resmi menarik diri dari medan pemadaman. Keputusan ini diambil setelah mereka menilai upaya mandiri yang telah dilakukan tidak lagi efektif tanpa dukungan infrastruktur memadai dari negara.

Moncos, perwakilan gabungan YOHK-HPI Kobar, menegaskan bahwa mundurnya para personel merupakan respons atas ketidakmampuan teknis lapangan. "Untuk saat ini saya menarik diri dulu, karena kalau dilanjutkan percuma, tidak ada perubahan yang signifikan," ujar Moncos kepada detikKalimantan pada Minggu (11/10). Pernyataan tersebut sekaligus membantah narasi bahwa pengunduran diri ini adalah bentuk protes kosong; sebaliknya, ia menyebutnya sebagai realitas pahit akibat keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan.

Pemicu utama keputusan drastis ini adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap krisis ekologis di habitat orang utan. Para relawan merasa dibiarkan berjuang sendirian menghadapi kobaran api yang meluas. Moncos menjelaskan bahwa penghentian sementara kegiatan pemadaman bukan berarti ancaman kebakaran telah berakhir. Justru, langkah ini dimaksudkan untuk mendesak pemerintah segera mengambil tindakan konkret berupa penyediaan alat berat dan strategi udara yang sesuai dengan kondisi geografis TNTP.

Tuntutan spesifik yang diajukan relawan kini tertuju pada pengerahan water bombing. Menurut Moncos, titik api di zona inti kawasan hutan terlalu sulit dijangkau oleh pasukan darat konvensional. "Kami minta cuma water bombing untuk membantu memadamkan api yang berada di zona inti," tegasnya. Ia menambahkan bahwa meski kebutuhan operasional dan kesiapan dukungan udara harus dipastikan instansi berwenang, absennya intervensi udara inilah yang membuat penanganan menjadi lamban dan tidak tuntas.

Dampak dari kelambanan respons ini terlihat pada luas area terdampak yang terus bertambah. Perkiraan awal menyebutkan sekitar 54 ribu hektare lahan terbakar, namun angka ini bersifat fluktuatif. "Informasi saya kurang lebih 54 ribu hektare, bisa kurang dan bisa lebih, karena itu cuma perkiraan saja," jelas Moncos. Ketidakpastian data ini mencerminkan lemahnya sistem monitoring terpadu di lokasi, sehingga publik kesulitan mendapatkan gambaran akurat mengenai skala bencana lingkungan yang sedang berlangsung.

Analisis Redaksi

Mundur secara strategis bukanlah kekalahan, melainkan sinyal darurat yang paling keras dari garda terdepan. Ketika warga sipil dan organisasi non-pemerintah menyatakan batas kemampuan mereka telah terlampaui, tanggung jawab mutlak beralih ke tangan negara. Kegagalan menyediakan water bombing di tengah musim kemarau ekstrem menunjukkan adanya celah fatal dalam koordinasi antar-lembaga kebencanaan nasional. Tanpa intervensi teknologi tinggi dari pusat, upaya lokal hanya akan menjadi tambal sulam yang sia-sia melawan kekuatan alam.

Publik perlu mewaspadai potensi eskalasi konflik sosial jika tuntutan ini diabaikan. Relawan yang merasa dibuang oleh kebijakan pusat berpotensi memicu gerakan perlawanan yang lebih masif atau bahkan boikot terhadap program konservasi pemerintah. Langkah logis berikutnya menuntut audit cepat terhadap anggaran tanggap darurat karhutla dan mobilisasi aset udara militer maupun sipil dalam hitungan hari, bukan minggu. Jika api dibiarkan berkobar di zona inti TNTP, kerugian biodiversitas global akan menjadi beban sejarah yang tak terhapuskan bagi Indonesia.