Prabowo Gelar Rapat Darurat Karhutla: 46 Orangutan Dievakuasi, Asap Genangi Musi Rawas

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/10), dengan fokus pada dampaknya yang melampaui batas negara. Rapat ini dihadiri sejumlah menteri kunci, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan perwakilan Kementerian Kehutanan, baik secara langsung maupun daring. Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Prabowo sangat serius menangani isu ini karena asap karhutla telah mengganggu negara tetangga.

"Hari ini membahas tentang Karhutla. Karena beliau sangat serius sekali tentang penanganan Karhutla ini," ujar Dudung di lokasi rapat. Ia menambahkan, perhatian penuh Presiden diarahkan pada fenomena karhutla yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia, dengan dampak asap yang terasa hingga ke negara-negara tetangga. "Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat concern sekali. Karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan," ucapnya. Dalam sesi ini, Dudung juga telah menyiapkan presentasi berisi rincian progres penanganan, persentase pelaksanaan, serta langkah-langkah konkret prioritas ke depan.

Bukan hanya asap lintas negara, nyawa satwa liar juga terancam. Di Kalimantan Barat, kebakaran telah memaksa evakuasi 46 individu Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus). Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane menyatakan, satwa-satwa tersebut diselamatkan sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026 selama siklus karhutla berjalan. "Setidaknya sudah ada 46 orangutan yang diselamatkan dari habitat yang terbakar. Sementara penyediaan habitat aman menjadi tantangan lanjutan bagi upaya konservasi satwa dilindungi tersebut," kata Murlan di Pontianak, Minggu (11/10).

Tahap rehabilitasi pun sudah dimulai. Delapan individu orangutan yang dinyatakan sehat ditranslokasikan pada 9 Oktober ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang. Pemindahan ini merupakan tahap lanjutan setelah satwa dievakuasi dari habitat terbakar, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan observasi ketat. Pergerakan ini dilakukan oleh BKSDA beserta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Kalimantan Barat untuk memastikan populasi satwa dilindungi ini tetap terjaga.

Sementara itu, dampak fisik karhutla masih menyelimuti Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Rawas. Sejak lima hari terakhir, kabut asap tebal menghalangi pandangan, bahkan membuat bentang alam Bukit Barisan Sumatera tak terlihat lagi. Warga dan petani di Kecamatan Tugu Mulyo mengalami gangguan aktivitas hingga kesehatan pernapasan terganggu akibat kualitas udara yang tidak sehat. "Pemandangan kabut asap masih cukup tebal seperti yang terpantau di kecamatan tugu mulyo pada senin pagi, dengan kualitas udara saat ini dirasakan masyarakat cukup tidak sehat hingga mengganggu aktivitas dan kesehatan," ungkap warga setempat. Gangguan ini juga menyebabkan mata perih dan jarak pandang menjadi sangat minim.

Analisis Redaksi

Rapat tingkat tertinggi ini mengirim sinyal kuat bahwa penanganan karhutla bukan lagi sekadar urusan teknis lapangan, melainkan isu geopolitik dan kesehatan publik. Fokus Dudung Abdurachman pada "dampak ke negara tetangga" menunjukkan adanya tekanan diplomasi yang menuntut respons cepat dari pemerintah pusat. Keikutsertaan Panglima TNI dan Kapolri mengisyaratkan bahwa penegakan hukum dan pengamanan area gambut akan diperketat untuk mencegah pembakaran ilegal yang terus berulang di lahan-lahan kritis.

Pengiriman orangutan ke Hutan Lindung Batu Nyambu adalah langkah taktis penting, namun menjadi alarm serius mengenai defisit habitat alami. Jika 46 individu harus dievakuasi, berarti daya dukung ekosistem lokal telah rusak parah. Pemerintah tidak hanya perlu memadamkan api, tetapi juga memastikan restorasi habitat agar satwa bisa kembali ke alam dengan aman, bukan sekadar ditranslokasi ke area yang lebih kecil. Tanpa habitat yang memadai, konservasi satwa hanya akan menjadi penundaan masalah, bukan penyelesaian.

Bagi publik di daerah terdampak seperti Musi Rawas, ancaman nyata saat ini adalah kesehatan. Ketebalan asap yang bertahan lima hari menunjukkan kurangnya efektivitas pemadaman dini. Masyarakat perlu mewaspadai lonjakan kasus ISPA dan gangguan pernapasan lainnya. Langkah logis berikutnya dari pemerintah adalah distribusi masker dan bantuan kesehatan massal, selain intensifikasi water bombing, untuk menekan risiko kesehatan sebelum api benar-benar padam total.