Zhang Yimou Bela The Assassin(s) di BIFF 31: Fiksi Bukan Reka Ulang Sejarah

Dewan juri Busan International Film Festival (BIFF) ke-31 secara tegas membela film The Assassin(s) yang tengah diterpa kontroversi sengit di Korea Selatan. Presiden Juri Zhang Yimou menyatakan bahwa karya sinema harus dipandang sebagai ekspresi kreatif, bukan sekadar reka ulang sejarah atau pernyataan politik murni.

Pernyataan ini disampaikan menyusul gelombang polemik yang memaksa pembatalan kehadiran para pemain dan kru di panggung festival. Tekanan publik juga berujung pada penarikan pemutaran khusus oleh Busan Film Commission atas permintaan rumah produksi Hive Media Corp demi alasan keamanan.

Film garapan sutradara tersebut mendramatisasi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Park Chung-hee pada 1974, insiden yang menewaskan Ibu Negara Yuk Young-soo. Kalangan konservatif mengkritik tajam karena akhir cerita terbuka (open ending) dianggap menyiratkan keterlibatan pemerintah dalam aksi penembakan tersebut.

Zhang Yimou mengakui belum sempat menonton The Assassin(s), namun menilai keberagaman respons penonton adalah daya tarik seni film itu sendiri. Sutradara China yang pernah menerima sanksi larangan tayang lewat To Live (1994) ini menekankan bahwa seni berbicara kepada orang-orang yang hidup hari ini, melampaui rentang masa lalu.

Juri lain, July Jung, turut mengungkapkan solidaritasnya meski merasa terintimidasi oleh situasi tersebut. Sutradara Next Sohee (2023) ini mengingatkan pentingnya tanggung jawab sineas atas dampak karya mereka, seraya berharap ruang kreativitas tidak tertutup akibat tekanan eksternal.

Analisis Redaksi

Kontroversi ini menegaskan kembali ketegangan abadi antara kebebasan artistik dan sensitivitas historis-politik di Asia Timur. Sikap defensif dewan juri BIFF menunjukkan upaya menjaga integritas festival dari intervensi luar, sekaligus menjadi barometer seberapa besar tekanan kelompok konservatif dapat mempengaruhi agenda budaya internasional.

Batalkannya jadwal promosi dan pemutaran publik menandai preseden buruk bagi industri perfilman Korea. Jika pola ini berulang, sineas akan menghadapi risiko sensor mandiri (self-censorship) yang lebih ketat, menghambat eksplorasi tema-tema berat yang selama ini menjadi kekuatan naratif film-film papan atas Negeri Ginseng.

Masyarakat perlu mencermati dinamika ini bukan hanya sebagai perdebatan tentang satu film, melainkan sebagai ujian bagi ekosistem demokrasi budaya. Langkah selanjutnya bergantung pada kemampuan penyelenggara festival mempertahankan netralitas kuratorial tanpa tunduk pada intimidasi massa maupun kepentingan komersial semata.