Ketua Partai Kecoak India Ditangkap, Demo Tuntut Ketua KPU Mundur Pecah di New Delhi

Abhijeet Dipke, pemimpin Partai Kecoak India (CJP), bersama puluhan demonstran muda ditangkap polisi pada Sabtu (10/10) di New Delhi. Penangkapan terjadi saat mereka menggelar unjuk rasa mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gyanesh Kumar mundur akibat revisi daftar pemilih yang menghapus 130 juta nama.

Dipke diringkus di bandara setelah mendarat dari Mumbai dengan sikap menantang. "Saya datang untuk ditangkap. Tangkap saya. Saya tidak takut pada kalian," tukas Dipke kepada petugas. Sementara itu, Yogendra Solanki, salah satu pedemo yang diseret masuk ke dalam bus, menegaskan bahwa langkah KPU tersebut melanggar hak-hak rakyat dan negara tidak akan menolerir hal ini lagi. Beberapa demonstran lain berteriak "Hidup revolusi!" saat dikejar polisi.

Situasi keamanan di ibu kota sangat ketat menjelang aksi protes terbesar CJP di Janta Mantar ini. Sekitar 200 demonstran ditahan di Delhi sepanjang hari Sabtu. Puluhan ribu aparat kepolisian diterjunkan bersama personel paramiliter. Otoritas juga menutup puluhan stasiun metro, membatalkan beberapa kereta menuju New Delhi, serta menghentikan layanan internet dalam radius 4 kilometer dari area demo sejak Jumat malam.

Larangan demonstrasi telah dikeluarkan kepolisian Delhi pada Jumat karena permintaan izin tidak diajukan tepat waktu. Polisi mengancam menangkap siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Namun, para pemimpin CJP menentang keras keputusan itu dan bersikeras melanjutkan aksi. Menurut sumber polisi dan laporan asosiasi pengacara di media sosial X, empat wartawan dari dua media digital turut ditangkap saat meliput, begitu pula sejumlah pengacara yang berdemonstrasi di luar Mahkamah Agung.

CJP menuduh penghapusan nama pemilih dilakukan semata-mata demi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Sejak pekan lalu, partai satire ini terus menggelar demonstrasi menentang langkah KPU. Tuduhan manipulasi daftar pemilih oleh pemerintah Modi bukan hal baru; partai-partai oposisi telah lama menyuarakan kecurigaan serupa. Sebaliknya, BJP membantah tuduhan tersebut, menyatakan popularitas Modi dan pertumbuhan ekonomi sebagai alasan utama elektabilitas tinggi mereka, sambil menuduh oposisi menyesatkan negara karena ketidakmampuan memenangkan pemilu.

Analisis Redaksi

Kekerasan negara terhadap kebebasan berpendapat di India kini mencapai titik didih yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi. Penangkapan jurnalis dan pengacara menunjukkan pola sistematis untuk membungkam kritik, bukan sekadar penegakan hukum administratif terkait izin demo. Ketika alat-alat kontrol informasi seperti shutdown internet digunakan bersamaan dengan represi fisik, ruang publik untuk verifikasi fakta menjadi sempit, memungkinkan narasi resmi tanpa tandingan efektif.

Masa depan politik India menghadapi risiko polarisasi ekstrem jika lembaga independen seperti KPU terus dianggap partisan oleh mayoritas oposisi. Langkah selanjutnya kemungkinan besar melibatkan gugatan hukum massal atas konstitusionalitas penahanan preventif dan tuntutan transparansi audit daftar pemilih secara internasional. Bagi investor dan mitra dagang, ketegangan sipil yang berlanjut dapat menjadi sinyal awal instabilitas regulasi yang perlu diwaspadai sebelum siklus pemilihan berikutnya.