Dashcam Sah Jadi Alat Bukti Kecelakaan, Ini Syarat Integritas Datanya

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menegaskan bahwa kamera dasbor atau dashcam kini diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran di jalan raya. Pernyataan ini disampaikan melalui situs resmi Korlantas pada Sabtu (10/10), menandai penguatan posisi data visual dalam sistem penegakan hukum transportasi nasional.

Rekaman video dari perangkat tersebut dinilai mampu memberikan gambaran objektif mengenai rangkaian peristiwa sebelum, saat, hingga sesudah insiden terjadi. Data visual ini membantu petugas melakukan analisis lebih akurat untuk menentukan penyebab kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, terutama dalam proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selain fungsi investigasi, kehadiran dashcam juga menawarkan perlindungan tambahan bagi pengguna jalan. Hasil rekaman dapat menjadi benteng pertahanan terhadap tindakan merugikan seperti tabrak lari, dugaan kecelakaan yang direkayasa, atau perilaku agresif pengendara lain yang sulit dibuktikan tanpa saksi mata independen.

Pergeseran persepsi masyarakat terhadap teknologi ini turut diamati oleh pelaku industri otomotif. Pendiri Yoong Motor Group Indonesia, Yomin Sugianto, menyatakan bahwa dashcam tidak lagi sekadar aksesori opsional atau pemanis interior kendaraan. Perangkat ini telah berevolusi menjadi kebutuhan krusial untuk menjaga aspek keamanan, dokumentasi perjalanan, hingga proteksi hukum pengemudi di jalan raya.

Namun, kebebasan merekam memiliki batas ketat terkait privasi. Perwakilan NTMC Polri, Brigadir Putu Fungky, mengingatkan bahwa penyebaran rekaman tanpa izin dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia menekankan bahwa meskipun Pasal 184 KUHAP mengakui informasi elektronik dan rekaman video sebagai alat bukti, keabsahannya sangat bergantung pada integritas data dan cara perolehannya yang harus sah tanpa melanggar hak pihak lain.

Analisis Redaksi

Pernyataan Korlantas ini merupakan respons logis atas meningkatnya kompleksitas sengketa lalu lintas di era digital. Pengakuan formal terhadap dashcam sebagai alat bukti memperkuat prinsip akuntabilitas, namun sekaligus menuntut literasi hukum yang lebih tinggi dari para pengguna jalan. Tidak cukup hanya memasang kamera; pengemudi harus memahami batasan etika dan legal dalam mendistribusikan konten rekaman agar tidak terjebak dalam jerat UU PDP.

Kolaborasi antara produsen aksesori seperti Yoong Motor dengan merek teknologi MobileTech yang dipamerkan di IMX 2026 menunjukkan pasar sedang bergerak menuju integrasi keamanan menyeluruh. Tren ini kemungkinan akan mendorong regulasi turunan yang lebih spesifik mengenai standar teknis penyimpanan data dashcam, guna memastikan integritas file tidak mudah dimanipulasi saat dijadikan barang bukti di pengadilan.