Maung Garuda Jadi Mobil Dinas Menteri, Prabowo Sebut Harga Rp700 Juta hingga Rp1 Miliar

Pemerintah mulai mendistribusikan mobil dinas Maung Garuda buatan PT Pindad kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bulan ini. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri untuk pejabat negara.

Prabowo sebelumnya telah membuka-bukaan mengenai banderol kendaraan tersebut pada Maret lalu. Saat menyindir mahalnya mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8 miliar, ia menegaskan bahwa Maung buatannya jauh lebih terjangkau. "Saya presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu," ujar Prabowo di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3).

Ia menambahkan estimasi harga bisa naik menjadi Rp1 miliar jika unit tersebut dilengkapi fitur antipeluru khusus kepresidenan. Namun, angka itu tetap dinilai wajar dibandingkan anggaran miliaran rupiah lainnya. Kendaraan yang digunakan Prabowo adalah varian Maung MV3 Garuda Limousine dengan bobot 2,95 ton, tenaga mesin 199 HP, dan kecepatan maksimal 100 km/jam.

Variasi spesifikasi antara unit presiden dan menteri menjadi poin penting dalam distribusi kali ini. Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa mengonfirmasi bahwa unit untuk jajaran kabinet memiliki konfigurasi berbeda dari milik kepala negara. "Spesifikasinya beda dong (dengan presiden), cukup banyak. Tapi nanti mungkin tunggu 20 Oktober ya, nanti akan ada kejutan," kata Sigit.

Distribusi bertahap ini sudah menjangkau sejumlah tokoh kunci seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sementara itu, unit limosin Prabowo dibekali perlindungan tingkat tinggi berupa material bodi composite armor tahan munisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO ball serta kaca antipeluru level B5/B6. Ban tipe Run Flat Tyre berukuran 21 inci juga disematkan agar kendaraan tetap melaju meski bocor.

Analisis Redaksi

Kebijakan mengganti armada dinas dengan produk lokal membawa implikasi ganda bagi citra pemerintahan baru. Di satu sisi, ini memperkuat narasi kemandirian industri pertahanan nasional melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan BUMN strategis seperti Pindad dan Danantara. Penggunaan Maung Garuda bukan sekadar soal efisiensi anggaran, melainkan simbolisasi kedaulatan teknologi yang ingin ditunjukkan kepada publik domestik maupun internasional.

Namun, perbedaan spesifikasi antara unit presiden dan menteri memunculkan pertanyaan tentang standar keamanan pejabat setingkat menterinya. Jika versi menteri tidak memiliki proteksi balistik setara, maka risiko keselamatan menjadi faktor yang perlu dikalkulasi ulang oleh pihak terkait. Kejutan yang dijanjikan pada 20 Oktober mendatang kemungkinan besar berkaitan dengan paket layanan purna jual atau skema pembiayaan yang lebih transparan bagi APBN.