Bulog Kejar Target 300 Ribu Ton Beras Premium demi Redam Lonjakan Harga

Perum Bulog mempercepat produksi beras komersial berkualitas premium sebanyak 300 ribu ton hingga Desember 2026. Intervensi ini dirancang khusus untuk menekan laju kenaikan harga di pasar ritel modern dan swalayan yang selama ini membebani konsumen kelas menengah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan langkah tersebut merupakan respons atas lonjakan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan dominasi kenaikan harga berasal dari segmen beras premium sejak awal tahun, sehingga pemerintah melalui Menteri Pertanian memerintahkan aksi cepat bulog.

"Sesuai arahan Pak Mentan karena ada indikasi mulai ada kenaikan-kenaikan tersebut, Bulog diperintahkan untuk segera membuat beras komersial dengan jumlah 300 ribu ton sampai dengan bulan Desember nanti," ujar Rizal dalam konferensi pers Pengadaan 4 Juta Ton Beras di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (9/10).

Hingga saat ini, kapasitas pengolahan telah mencapai sekitar 71 ribu hingga 72 ribu ton per hari. Proses ini melibatkan jaringan mitra penggilingan dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan pasokan tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak tercakup program bantuan pangan pemerintah.

Akar masalah kenaikan harga terletak pada tipisnya pasokan pasca-musim panen raya. Kondisi ini memicu persaingan ketat pengadaan bahan baku, mendorong harga GKP melonjak ke kisaran Rp7.000 hingga Rp9.000 per kilogram, jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.

Rizal optimistis kehadiran merek-merek Bulog seperti B-Food, Punokawan, dan Setra Ramos di rak-rak ritel besar akan menstabilkan pasar. "Kalau teman-teman monitor di lapangan, khusus yang di kota-kota besar, ritel-ritel modern sudah mulai terisi banyak dengan beras-beras premium buatannya Bulog. Namun mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan intervensi Bulog ini yang 300 ribu ton, harga akan stabil," tegasnya.

Analisis Redaksi

Pergeseran fokus Bulog dari sekadar penyalur bantuan sosial ke produsen komoditas komersial premium menandai perubahan strategi ketahanan pangan nasional. Dengan menyasar segmen menengah yang rentan terhadap inflasi harga tanpa akses subsidi, negara mencoba mengisi celah pasar yang sebelumnya ditinggalkan oleh mekanisme pasar bebas yang fluktuatif akibat musim tanam yang buruk.

Namun, keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada konsistensi rantai pasok di tengah harga GKP yang tetap tinggi. Jika biaya produksi terus membengkak melebihi batas toleransi margin keuntungan mitra penggilingan, risiko kelangkaan stok atau penurunan kualitas bisa terjadi menjelang akhir tahun. Publik perlu memantau apakah volume 300 ribu ton benar-benar terealisasi penuh atau hanya menjadi angka proyeksi administratif semata.