BRAN Percepat SOTK, Dedi Prasetyo Tegaskan Sinergi dengan ATR/BPN

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo bertemu Menteri PANRB Rini Widyantini dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10). Pertemuan ini bertujuan mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta mematangkan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan antara BRAN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dedi menyatakan langkah strategis ini krusial untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama pembahasan mencakup percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Penataan kelembagaan dianggap sebagai fondasi mendasar bagi BRAN untuk menjalankan mandat secara terarah sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. "Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur," ujar Dedi. Ia menekankan proses ini harus berjalan cepat namun tetap cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejelasan fungsi antara BRAN dan ATR/BPN dinilai vital untuk mencegah duplikasi tugas atau perpanjangan birokrasi. Dedi menegaskan bahwa BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan instansi lain. "Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu," jelasnya. Tujuannya adalah membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah.

Selain aspek struktural, integrasi data pertanahan menjadi perhatian serius dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data terpadu diperlukan untuk memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, dan memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif. "Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas... Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel," kata Dedi. Keberhasilan reforma agraria tidak cukup hanya dari regulasi, tetapi pada kemampuan negara menghadirkan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.

Analisis Redaksi

Pemetaan ulang kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN merupakan ujian sesungguhnya bagi efektivitas birokrasi pemerintahan Prabowo. Selama ini, fragmentasi tanggung jawab sering kali menjadi celah bagi konflik agraria yang berlarut-larut karena masing-masing pihak merasa memiliki yurisdiksi parsial. Jika SOTK dan matriks kewenangan gagal diselesaikan dengan presisi tinggi, bukan tidak mungkin inisiatif reformasi agraria justru terjebak dalam dilema administratif baru: saling lempar tanggung jawab atau sebaliknya, terjadi intervensi berlebihan yang mengganggu operasional rutin pendaftaran tanah oleh ATR/BPN.

Fokus pada integrasi data juga menyoroti kelemahan historis sistem pertanahan Indonesia yang kerap mengalami disinkronisasi antara peta kadastral, dokumen hak atas tanah, dan realitas lapangan. Tanpa basis data tunggal yang valid dan dapat diakses lintas kementerian, klaim mengenai "penanganan terpadu" akan sulit diverifikasi secara publik. Tantangan berikutnya adalah memastikan transparansi proses ini; masyarakat sipil dan akademisi perlu mengawasi apakah pembagian kewenangan ini benar-benar melayani kepentingan petani kecil dan masyarakat adat, atau sekadar konsolidasi kekuasaan elite politik lokal dalam distribusi aset sumber daya alam.